Kepala Sekolah Swasta di Aceh Curhat Soal Pajak Pendidikan

MASAKINI.CO – Belasan kepala sekolah swasta dari berbagai jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMK di Banda Aceh, mendatangi Rumah Aspirasi H. Illiza Sa’adudin Djamal di jalan Syiah Kuala Lambaro Skep, Sabtu (12/6/2021).

Rombongan para pimpinan sekolah tersebut diterima oleh Staf Ahli Anggota Komisi X DPR RI,.Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, Muhammad Ben Umar bersama Tim Rumah Aspirasi Illiza lainnya.

Para kepala sekolah itu menyampaikan aspirasinya terkait rencana pemerintah akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan. Mereka keberatan dan menolak terhadap rencana pemungutan PPN tersebut.

“Kalau PPN diberlakukan maka komersialisasi pendidikan bakal terjadi. Jadi kami pasti akan menaikkan biaya pendidikan beberapa persen. Ini akan berdampak pada keluarga peserta didik,” kata Kepala Sekolah Lap School Unsyiah, Nasir Usman.

Ia juga menilai rencana penerapan PPN juga mengkhianati Pasal 31 UUD 1945 ayat pertama, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Berikutnya di ayat dua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Sementara itu, Roslinawati dari SMK Farmasi Cut Meutia Banda Aceh menilai pemberlakuan PPN diskriminatif antara sekolah swasta dan negeri.

Ia berharap pemerintah memahami sekolah swasta juga memiliki andil besar terhadap kemajuan anak negeri.

“Kami (sekolah swasta) juga mendidik anak negeri dan memberikan yang terbaik,” tegasnya.

Ruwaida, perwakilan PAUD mengaku pemberlakuaan PPN sangat memberatkan. Apalagi pihaknya sejak awal mengurus legalitas sudah dikenakan pajak.

“Sejak pengurusan Online Single Submission (OSS) sudah dikenakan pajak. PAUD kami bukan PAUD swasta yang kaya. PAUD ini juga ada guru TK negeri, jadi kami juga membantun pemerintah,” sebutnya.

Sebelumnya, anggota DPR RI Komisi X, Illiza Sa’aduddin Djamal tegas menolak rencana pemerintah memungut PPN pada sekolah swasta.

“Kami meminta pada pemerintah untuk mengurungkan niat ini, apalagi di tengah masa pandemi Covid-19 perekonomian masyarakat sangat memprihatinkan,” sebutnya.

Menurut Illiza, tindakan pemerintah ini juga akan mematikan lembaga-lembaga pendiddikan swasta. PPN bakal menyebabkan pendidikan swasta kalah bersaing.

“Dapat mematikan kreativitas mereka sehingga berdampak pada penurunan kualitas pendidikan lembaga swasta,” sebutnya.[]