MASAKINI.CO – Tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aceh menggandeng Kepolisian Daerah (Polda) Aceh merangkai satu kebijakan penanganan kekerasan terhadap anak secara utuh dan terintegrasi.
“Penanganan dimaksud adalah sistem pelaporan yang terintegrasi sehingga memudahkan para korban dalam melaporkan kasus yang menimpanya,” kata Ketua PKK Aceh, Dyah Erti Idawati, Rabu (14/7/2021).
Dyah menyebut, sistem itu nantinya akan membantu korban dari mulai pengaduan, pendampingan hukum, hingga perlindungan bagi anak korban kekerasan.
Dyah menilai tren kekerasan terhadap anak di Aceh semakin meningkat, sehingga dibutuhkan kerja keras dan upaya kolaboratif antara pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
“Kekuatan kita sebenarnya ada di Qanun nomor 9 Tahun 2019, bahkan Qanun sudah menjelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap anak diselesaikan melalui sistem peradilan pidana anak dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ancaman pidananya paling berat,” ungkapnya.
Dia berharap, sistem penanganan kekerasan terhadap anak yang terintegrasi itu nantinya bisa memberikan hukuman yang memunculkan efek jera bagi para pelaku.
Dia menuturkan, pada momentum perayaan Hari Anak Nasional dan Daerah tahun 2021, PKK Aceh bersama semua mitra kerja terkait nantinya akan meluncurkan sebuah program Gerakan Masal Perlindungan Anak (Gempa).
Gerakan Gempa itu diharapkan mampu melindungi anak-anak Aceh sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.
“Saya ingin momentum ini, bisa mengajak bersama pihak kabupaten dan kota untuk sama-sama komit dalam mengupayakan perlindungan anak,” pungkasnya.
