MASAKINI. CO – Pakar hukum dari berbagai negara berkumpul di Indonesia untuk membahas persoalan politik dan hukum internasional. “Saat ini kita menghadapi sebuah situasi dimana hukum internasional sedang berhadapan dengan kekuatan politik”, kata Iur Damos Agusman, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, dalam keterangan Kemenangan Luar Negeri Indonesia, Selasa 29/09.

Damos menyebutkan, kini negara-negara lebih tertarik dengan might creates right dibanding dengan right creates might. Ia menyampaikan Indonesia yang telah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB akan terus berupaya untuk membangun sebuah kemitraan global untuk mendukung upaya pertumbuhan ekonomi melalui keamanan internasional tambahnya.

Lewat Konferensi CILS ke-10 yang menghadirkan 28 pembicara dan dihadiri oleh 150 peserta dari 7 negara, akan dibahas berbagai isu-isu strategis mengenai perpaduan hukum internasional dan politik internasional seperti isu investasi dan perdagangan, pemulihan aset, kelautan dan pengelolaan lingkungan, perikanan, pembangunan berkelanjutan, hukum laut, migrasi, hukum internasional privat.

Kegiatan Konferensi CILS ke-10 merupakan hasil kerja sama Kementerian Luar Negeri dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. CILS didirikan pada tahun 2013 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bertujuan untuk mengkaji permasalah hukum internasional khususnya yang memiliki dampak pada kehidupan dan bernegara Indonesia, termasuk menganalisis apakah hukum internasional yang mengikat Indonesia telah diimplementasikan secara efektif. []