MASAKINI.CO – Sentral Aktivis Dayah untuk Rakyat (SADaR), menilai refocusing Rp205 miliar anggaran Dinas Dayah Aceh untuk penanganan Covid-19 merupakan langkah tepat.
Namun kebijakan itu telah menjadi polemik, Pemerintah Aceh dianggap telah mengabaikan fakta sejarah bahwa Dinas Dayah merupakan wujud dari pelaksanaan keistimewaan Aceh setelah MoU Helsinki, dan dinilai tidak berpihak pada nasib dayah-dayah di Aceh.
Padahal menurut Sekjend Sentral Aktivis Dayah untuk Rakyat (SADaR), Tgk Miswar Ibrahim Njong, kebijakan sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
Berdasarkan SKB tersebut, kata Miswar, pada poin kelima, setiap kepala daerah diminta agar melakukan pengutamaan penggunaan anggaran dari hibah dan bansos untuk dapat dialihkan ke anggaran penanganan Covid-19.
“Selama ini, Dinas Dayah merupakan SKPA yang memiliki mata anggaran hibah tertinggi ketimbang dinas-dinas lainnya,” sebut Miswar.
Ia mengaku heran, untuk menyudahi polemik ini, mengapa Kepala Dinas Dayah tidak ikut membantu menjelaskan teknis pemotongan bantuan.
Miswar menyebutkan, Kepala Dinas Dayah seharusnya mendukung penuh kebijakan refocusing anggaran yang dilakukan Plt gubernur dalam menangani Covid-19.
“Jangan malah bungkam saat ada polemik, malah Kepala Dinas Dayah terkesan cari aman dan membiarkan bola panas langsung ke TAPA dan Plt Gubernur,” tegasnya.
Miswar bahkan mengaku mendapat laporan dari pimpinan-pimpinan dayah, bahwa ada dayah besar atau tipe A yang bantuannya dipotong habis semua oleh dinas.
Tapi, ada dayah kecil, tipe C, yang santrinya sedikit, malah bantuannya tidak dipotong sama sekali.
“Ini menunjukkan ada permainan dalam penganggaran bantuan pada dayah-dayah yang ada di Aceh,” sebutnya.
Seharusnya, kata Miswar, pimpinan-pimpinan dayah mendapatkan penjelasan dan informasi dari pihak dinas terkait teknis pengalihan anggaran ini. Sehingga tidak menimbulkan polemik dan desas-desus yang dapat menjatuhkan kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Aceh.
SADaR menganggap, kebijakan Kepala Dinas Dayah terkait transparansi informasi dan penyaluran bantuan pada dayah-dayah sangat buruk.
“SADaR meminta Plt Gubernur Aceh segera mencopot Kepala Dinas Dayah Aceh dari jabatannya. Ini penting dilakukan, agar tidak menjatuhkan marwah lembaga-lembaga pendidikan dayah di Aceh,” pungkasnya.[]
