MASAKINI.CO – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, melihat perlu adanya kolaborasi DPRA dan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan dalam memacu mutu pendidikan di Aceh.
Banyak hal yang perlu dibenahi dalam dunia pendidikan mulai dari hulu sampai hilir, dari anggaran sampai dengan kurikulum terpadu berbasis syariat Islam.
Menurutnya, ketika ada permasalahan yang muncul, DPRA sebagai mitra Pemerintah Aceh dengan kewenangannya bisa memanggil Dinas Pendidikan untuk membicarakan masalah dan mencari solusi bersama, bukan seperti pepatah “buruk muka cermin dibelah”.
“Jika ada permasalahan solusinya ganti Kepala Dinas, ini seperti ingin cuci tangan DPRA terhadap persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh dalam dunia pendidikan,” katanya, Jumat (23/9/2022).
Menurut Safaruddin, pihaknya kerap berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan dalam rangka melakukan advokasi peningkatan mutu pendidikan di Aceh khususnya yang dikelola oleh Pemerintah Aceh yaitu di jenjang SMA, SMK dan SLB.
Pihaknya mendapatkan banyak permasalahan, mulai dari permasalahan alokasi anggaran pendidikan yang tidak konstitusional, sampai pada implementasi Syariat Islam dalam kurikulum.
Berbagai masalah ini telah mulai dibenahi oleh Dinas Pendidikan Aceh dan tentu akan sangat cepat selesai permasalahan dalam dunia pendidikan jika DPRA juga ikut berperan mendukung Dinas Pendidikan dalam mencari solusi terhadap mutu pendidikan di Aceh yang belum memuaskan.
“Namun, jangan ada masalah sedikit langsung teriak minta ganti Kepala Dinas, harusnya dipanggil, didengar apa masalahnya dan bersama mencari solusi sehingga permasalahan dapat diselesaikan bersama,” ujar Safaruddin.
Pihaknya mengapresiasi Dinas Pendidikan Aceh saat ini dengan keterbatasan anggaran tapi tetap berjuang memperbaiki kendala yang dihadapi.
Saat ini, kata Safaruddin, Dinas Pendidikan telah bekerja sama dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk mendukung mutu pendidikan di SMK Migas yang ada di Aceh Timur dan Aceh Utara, dengan target ke depan generasi Aceh yang alumni SMK Migas mendapatkan pendidikan dari tenaga yang kompeten di bidang Migas.
Serta praktek lapangan langsung ke Perusahaan Migas yang ada di Aceh, dan mendapatkan sertifikat kompetensi internasional dalam bidang hulu migas yang semuanya dengan dukungan dari BPMA.
“DPRA juga perlu tau bahwa Dinas Pendidikan saat ini sangat aktif mencari dukungan berbagai pihak, dalam peningkatan SMK Migas di Aceh Timur dan Utara, Diknas bekerjasama dengan BPMA, SMK migas akan di upgrade standar kurikulum dan bahan praktikum serta lapangan praktek langsung ke Perusahaan Migas yang nanti alumni SMK Migas juga mempunyai sertifikat pendamping ijazah untuk bekerja di hulu Migas di seluruh dunia, semua ini dukungan dari BPMA,” jalas Safar yang ikut dalam kerja advokasi penguatan tersebut.
Selain itu, tuturnya, Dinas Pendidikan Aceh juga sedang mempersiapkan kurikulum Istimewa terpadu berbasis syariat Islam yang merupakan salah satu keistimewaan Aceh.
Dinas Pendidikan bersama dengan Dinas Syariat Islam dan Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD), sedang mempersiapkan modul pengajaran penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam kurikulum.
“Seharusnya DPRA memberi perhatian khusus untuk hal ini, jangan sampai syariat Islam hanya diatas kertas saja, kolaborasi DPRA untuk melahirkan kurikulum berbasis keistimewaan Aceh yaitu Syariat Islam sangat penting, dan ini telah digagas oleh Diknas dengan berkolaborasi bersama Dinas Syariat Islam dan ISAD,” katanya.
Kerja ini menurut Safar sekaligus memperkuat implementasi Syariat Islam, kolaborasi yang seperti inilah yang dibutuhkan Aceh saat ini bukan kolaborasi saling menjatuhkan dan menjegal.
Safar berharap DPRA duduk bersama dengan Dinas Pendidikan untuk berkolaborasi bagaimana pendidikan Aceh dengan dukungan anggaran yang baik juga menjadi yang terbaik di Pulau Sumatera paling tidak.
“Kurikulum ini sudah lama direncanakan tapi masih terkendala dengan berbagai persoalan, terobosan Dinas dengan berkolaborasi bersama Dinas Syariat Islam dan ISAD menjadi harapan agar lahir kurikulum Istimewa terpadu berbasis Syariat Islam, tentu semua ini akan terealisasi dengan lebih cepat jika kolaborasi DPRA dengan Pemerintah Aceh dalam fokus peningkatan pendidikan di Aceh, dengan harapan bisa menjadi yang terbaik di pulau Sumatera,” pungkasnya. [adv]
