MASAKINI.CO – Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh menyatakan pihaknya telah memblokir sebanyak 23.103 website negatif yang menggunakan jaringan internet Pemerintah Aceh pada tahun 2023. Dan 3.049 website diantaranya masuk kategori pornografi.
Kepala bidang pengelolaan komunikasi publik, Alfajrian menyebutkan akses situs negatif pornografi masih kerap terjadi di Aceh. Namun saat ini pihaknya terus berkomitmen untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memblokir secara otomatis.
“Siapapun yang menggunakan melalui jaringan Pemerintah Aceh itu akan langsung terdeteksi dengan sistem dan langsung terblokir,” kata Alfajrian dalam seminar nasional yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Selasa (28/5/2024).
Sementara bagi penggunaan di luar jaringan pemerintah Aceh, pihaknya juga tak akan tinggal diam. Ia menerangkan bahwa Diskominsa akan menyurati Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) apabila ditemukan adanya upaya mengakses situs-situs tersebut.
Alasannya situs negatif yang diakses menggunakan jaringan luar Aceh menjadi kewenangan Kementerian. Maka Diskominsa hanya bisa mengadukan melalui saluran aduan konten di Kominfo.
“Di sana adanya tim Satgas Medsos yang akan menelaah dan mengkonfirmasi dengan provinsi apakah ini hoax atau bukan baru akan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dari total 23.103 website terblokir di tahun 2023, Alfajrian merincikan sejumlah kategori seperti domain yang baru diamati sebanyak 6.802 website, web berbahaya sebanyak 4.365 website, penghindaran proksi 3.249 website, domain baru terdaftar 1024, Spam URLs 278, pendidikan seks 7, penjualan senjata terblokir 11 website, tembakau 7 website.
Lalu terdapat website pengelabuan terblokir 1.665, berbagai file 502, bahan dewasa lainnya ada 433, ketelanjangan dan bersifat cabul hanya 1, ilegal atau tidak etis ada 935, judi ada 330, dinamis domain name server ada 29, kencan terdapat 295 website.
Kemudian situs pelecehan anak ada 9, keyakinan alternatif ada 15, alkohol ada 29, organisasi advokasi ada 50 dan aborsi ada 3.
Discussion about this post