MASAKINI.CO – Staf Ahli Gubernur Aceh, Rahmat Fitri, menawarkan agar pemerintah pusat untuk menyebarkan pos kementerian negara ke daerah-daerah dengan potensinya masing-masing. Dengan demikian, kata dia, tangan pemerintah bisa menjangkau langsung pada masyarakat.
Dibanding dengan memindahkan ibu kota negara, Rahmat menilai pemindahan kementerian lebih realistis. “Sebarkan kementerian dengan potensi daerah masing-masing. Misal di Aceh taruk saja kementerian agama, di Denpasar kementerian pariwisata atau kementerian kehutanan di Kalimantan,” kata Rahmat saat membuka kegiatan Diseminasi Pemerintah Aceh tahun 2019 di Pasie Janeng Pulo Aceh, Selasa 23/07.
Apa yang dia tawarkan, kata Rahmat merupakan salah satu cara merekatkan NKRI. Selain itu hal tersebut lebih hemat dalam hal efisiensi anggaran. Dengan demikian, visi misi dan program kerja pemerintah akan terselenggara dengan baik dan tepat sasaran.
“Bukan ibu kota negara (yang harusnya dipindah). Unsur penyelenggara negara itu sebar ke daerah,” kata Rahmat.
Di tengah kemajuan teknologi informasi, Rahmat menilai pertemuan pejabat negara yang kadang rutin digelar tidak akan kendala. Pejabat penyelenggara negara hanya perlu memperkuat teknologi informasi, dan memberikan laporan kinerja kepada presiden lewat video telekonferensi. “Tidak perlu bergerombolan rapat di ibu kota. Kemajuan teknologi saat ini sangat tinggi.”
Selasa hingga kamis (23-25/07) Biro Humas dan Protokol Setda Aceh menggelar Diseminasi Pemerintah Aceh. Peserta yang ikut kegiatan itu adalah para penulis, blogger, vlogger hingga youtuber. Lewat tangan mereka, Rahmat Fitri meminta agar mengampanyekan pemberitaan positif atas kinerja pemerintah.
Selama ini, persoalan yang terjadi di Aceh adalah disinformasi. Hal itu mengakibatkan banyak informasi negatif seputar Aceh sehingga beberapa pihak enggan datang ke Aceh. Padahal, kata dia, Aceh adalah daerah terpenting dari sejarah negeri ini.
“Ibu republik adalah di sini. Itu fakta sejarah yang ngak bisa dibalik,” kata Rahmat. Ia mengajak seluruh peserta untuk menginformasikan Aceh dengan berita-berita positif. “Kabar yang kalian sampaikan sangat cepat mendapatkan respon publik dan mengubah pola pikir masyarakat.”
Sementara Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Rahmad Raden, menyebutkan kehadiran media sosial telah mengakibatkan terjadinya pergeseran cara publik mendapatkan informasi. Media sosial juga ikut mempengaruhi pandangan publik dalam memandanf dan memberikan penilaian terhadap sesuatu.
Karena itu, pemerintah Aceh mengajak penulis, blogger, vlogger hingga youtuber menjadi mitra pemerintah dalam memberikan informasi pada publik.
Informasi yang mereka sampaikan diharapkan menjadi literatur serta acuan informasi ril kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat. []
Discussion about this post