MASAKINI.CO – Pegiat antikorupsi dan seniman Banda Aceh protes rencana DPR merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aspirasi itu disampaikan massa lewat demonstrasi di Taman Bustanussalatin, Kota Banda Aceh, Selasa (17/9).
Massa sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil itu, berorasi bergantian dan membuat mural. Koalisi itu menilai, upaya revisi merupakan bentuk melemahkan kewenangan KPK dalam menjalankan tugasnya.
“Diyakini poin-poin perubahan tersebut akan melemahkan bahkan melumpuhkan KPK dalam pemberantasan korupsi,” ujar koordinator aksi, Baihaqi.
Revisi UU KPK juga dipandang bukan kebutuhan publik dan gerakan pemberantas korupsi. Baihaqi menduga, percepatan pembahasan dan pengesahan RUU KPK dalam sidang paripurna DPR, sarat dengan upaya balas dendam DPR pada KPK dan gerakan pemberantasan korupsi selama ini.
“Setidaknya 23 anggota DPR-RI periode 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah ini,” jelas Baihaqi.
Isu revisi UU KPK mulai mencuat kepermukaan sejak 2010 silam. Bahkan, dalam naskah perubahan yang selama ini beredar praktis tidak banyak perubahan.
Kata Baihaqi, dari sisi waktu pembahasan tidak tepat dan secara kelembagaan KPK tidak membutuhkan perubahan UU sebagai acuan kerjanya.
“Maka wajar jika publik berkesimpulan bahwa DPR dan Pemerintah bersekongkol untuk melumpuhkan KPK,” tegasnya.[Ahlul Fikar]
Discussion about this post