Illiza Tolak Tegas Penghapusan Norma Jaminan Halal

MASAKINI.CO – Illiza Sa’aduddin Djamal, anggota DPR RI dari Fraksi PPP menyatakan pihaknya menolak tegas rencana penghapusan norma jaminan halal di RUU Cipta Lapangan Kerja.

“Persoalan jaminan produk halal memiliki aspek yang sangat luas, bukan hanya persoalan norma agama saja sebagai basisnya. Namun banyak aspek lainnya seperti aspek perlindungan konsumen dan kesehatan hewan,” tegas Illiza, Kamis (23/1).

Hal tersebut juga telah disampaikan langsung legislator asal Dapil Aceh I itu dalam rapat paripurna DPR, Rabu (22/1). Menurut mantan Wali Kota Banda Aceh itu, terlepas benar atau tidaknya isu penghapusan tentang norma jaminan halal di RUU Cipta Lapangan Kerja, namun isu tersebut sudah beredar luas dalam opini masyarakat.

“Maka menurut kami, menghapus empat pasal dari undang-undang jaminan produk halal tentu akan memberi dampak serius terhadap berbagai aspek kesehatan dan perlindungan konsumen,” sebutnya.

Ia juga menyarankan agar pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja yang akan dibahas di Prolegnas prioritas 2020 harus melibatkan banyak stakeholder.

“Khusus untuk rencana penghapusan norma dalam jaminan produk halal, kami tegaskan Fraksi PPP menyatakan menolak penghapusan melalui RUU Cipta Lapangan Kerja,” tegasnya lagi.

Dalam paripurna, Illiza juga mengingatkan bahwa Presiden Jokowi dalam pengantar pidato politik saat pelantikan menjadi presiden periode 2019-2024, menyampaikan komitmen di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka, Insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah, Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan hitung-hitungan Rp320 juta perkapita atau Rp27 juta perkapita pertahun.

“Namun saat ini income perkapita 25,14 juta penduduk atau 9,8 persen masih berpenghasilan sangat rendah, yakni di bawah Rp500 ribu atau Rp425.250 rupiah perkapita perbulan,” jelasnya.

Ia mengingatkan pentingnya kebijakan yang berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup rakyat. Apalagi di awal 2020 ini, rakyat akan menghadapi tantangan yang sangat serius.

“Pemerintah akan mengambil kebijakan yang berdampak naiknya beban hidup rakyat,” tegas Illiza.[]