MASAKINI.CO – Sibuk mengurusi perombakan kabinet jajarannya, hingga masuk tahun baru, Bupati Pidie Roni Ahmad, belum juga menyerahkan dokumen RAPBK Pidie 2021. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat pembangunan daerah dari berbagai sektor.

Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail S.Pd.i M.A.P,  kepada masakini.co, Senin (4/1), mengakui sampai sekarang, dokumen RAPBK Pidie 2021 belum sampai di ‘tangan’ legislatif.

Mahfuddin Ismail khawatir, hal tersebut akan menghambat lajunya pembangunan daerah, karena waktu sudah diluar batas.

“Seharusnya November 2020 sudah selesai dibahas RAPBK menjadi APBK Pidie 2021. Ini sampai sekarang belum ada itu, padahal kami sudah mempertegas pada pembahasan KUA-PPAS sebulan yang lalu, tapi juga msih seperti ini,” ungkap Politisi Partai Aceh tersebut.

Situasi seperti ini semakin membuat kalangan dewan kecewa dengan pihak TAPK Pemkab Pidie, karena sudah memberikan waktu 15 hari kerja RAPBK Pidie 2021.

Sementara ujarnya lagi, Gubernur Aceh juga sudah memberikan surat peringatan kepada Pemkab Pidie untuk segera menyelesaikan RAPBK 2021, tapi sudah sebulan kerja masih belum sampai ke tangan kami.

“Eksekutif Pidie belum sadar-sadar dan belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, ini membuat Pidie akan kewalahan dalam membangun daerah pada 2021,” pungkas Mahfuddin.

Bicara kerugian, sangat banyak kerugian Pidie akibat terlambatnya RAPBK Pidie 2021, diantaranya pemotongan Dana Alokasi Khusus, terlambatnya Dana Alokasi Umum, bahkan dana DID daerah 2022 dapat dipastikan nihil.

“Ini sangat kacau, masalahnya yang menanggumg resiko adalah rakyat langsung,” jelasnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pidie, Idhami, belum dapat dikonfirmasi karena masih mengikuti rapat. “Maaf, nanti saya hubungi lagi. Ini masih dalam ruangan rapat,” jawabnya saat dimintai keterangan melalui telepon seluler.[]