DPR Aceh Tak Sepakat Penggunaan APBA untuk PON

MASAKINI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh tak sepakat Pekan Olahraga Nasional (PON) yang bakal berlangsung di Aceh tahun depan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Fahlevi Kirani, dalam sebuah diskusi yang digelar Aceh Resource & Development (ARD) dengan tema “PON XXI Aceh-Sumut Siapkah Kita?” di Banda Aceh, Selasa (17/10/2023).

Menurut Fahlevi, PON merupakan event olahraga nasional, maka tak layak dipakai APBA untuk perhelatannya.

“PON bukan Pora atau Popda yang berstatus event daerah. Kami di DPR Aceh, sembilan fraksi tidak sepakat penggunaan APBA untuk PON. Karena tidak ada nomenklatur untuk penggunaan pembangunan PON, kalau subsidi 20 atau 100 miliar masih wajar,” katanya.

Falevi Kirani menjelaskan bahwa dana Otsus Aceh saat ini sudah berkurang dari Rp8,7 triliun menjadi Rp3,7 triliun. Sementara pembangunan beberapa infrastruktur di Aceh juga dibiayai dengan dana tersebut.

“Kami di Badan Anggaran DPR Aceh juga tidak sepakat APBA untuk membangun infrastruktur PON. Tapi kalau untuk Pelatda silahkan diambil,” tegasnya.

Falevi menyampaikan, bahwa komitmen pemerintah pusat membangun sejumlah infrastruktur baru di Aceh untuk perhelatan PON tidak dijalankan. Bahkan, pemerintah kemudian hanya berencana merenovasi venue-venue yang telah ada.

“Kalau tidak ada pembangunan dan rehab-rehab saja, untuk apa PON di Aceh. Jika menggunakan APBA, kasih saja PON ke daerah lain,” ungkapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, menjelaskan bahwa tidak mungkin perhelatan olahraga akbar terbesar di Indonesia itu dilaksanakan di Aceh tanpa menggunakan APBA, sebab program nasional tersebut dijemput dari pusat.

“Konsekuensi menginginkan program nasional di Aceh, bahwa ada hal yang menjadi sharing dari pelaksanaan. Saat itu ada janji dari kita mengenai akan menanggung sebagian hal,” ujar MTA.

MTA mengatakan saat ini yang terpenting bagaimana seluruh komponen di Aceh, baik pemerintah daerah, DPRA dan KONI bersatu guna melakukan rasionalisasi anggaran untuk meminimalisir penggunaan APBA untuk PON.

“Ketika semua stakeholder duduk dan merasionalkan hal ini ke pemerintah pusat, maka itu lebih bagus demi kepentingan Aceh,” jelasnya.