MASAKINI.CO – Sejumlah akademisi yang bergabung dalam Musyawarah Pekerja Kampus Aceh (MPKA) menyayangkan sikap Menteri hingga Presiden RI terkait kompetensi pemilihan Presiden yang dinilai telah mengancam demokrasi Indonesia.
Perwakilan MPKA, Saiful Mahdi menyebutkan pemilihan Presiden juga telah mengancam moralitas politik dan etika bernegara. Pasalnya diduga adanya keberpihak Presiden Joko Widodo memihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Sebagai pekerja kampus, kami menyadari arti penting netralitas dan integritas aparatur negara, termasuk aparatur TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) seperti kami sebagai pilar utama yang ikut menopang keadilan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil,” kata Saiful, Selasa (6/2/2024).
Akademisi Universitas Syiah Kuala itu menyebutkan jelang Pemilu 2024, pihaknya melihat adanya penggerakan aparatur negara serta pemanfaatan fasilitas negara untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai upaya untuk membajak demokrasi dari tangan rakyat.
“Apabila terus dibiarkan bukan hanya menimbulkan ketidapercayaan terhadap integritas pemilihan umum, tetapi juga mengancam masa depan demokrasi bangsa Indonesia dan perdamaian di Aceh,” ungkapnya.
Maka dari itu, MPKA menuntut Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh pejabat tinggi negara untuk tetap bersikap netral dan menjaga integritas dalam proses pemilihan umum yang saat ini sedang berlangsung.
“Presiden harus menjadi negarawan yang adil di atas semua peserta Pemilu dan kelompok kepentingan dengan menempuh cara-cara yang dibenarkan Undang-undang,” kata dia.
Selain itu, MPKA juga mendesak Menteri yang terlibat dalam kompetisi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, untuk mundur dari jabatannya saat ini guna menjaga netralitas dan tidak menggunakan fasilitas negara serta kekuasaan demi kepentingan pribadi.
“Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga harus bersikap transparan dan setiap orang yang bekerja sebagai panitia penyelenggara untuk menerapkan mekanisme akuntabilitas yang kuat agar setiap tindakan yang merugikan demokrasi dapat diidentifikasi dan diatasi dengan segera,” jelasnya.
Berikut para perwakilan Musyawarah Pekerja Kampus Aceh (MPKA), hingga pukul 13.00 WIB:
1. Saiful Mahdi (Universitas Syiah Kuala)
2. Yogi Febriandi (IAIN Langsa)
3. Muhammad Mirza Ardi (UIN Ar-Raniry)
4. Asrul Sidiq (Universitas Syiah Kuala)
5. Sylvia Agustina (Universitas Syiah Kuala)
6. Harri Santoso (UIN Ar-Raniry)
7. Reza Idria (UIN Ar-Raniry)
8. Rizkika Lhena Darwin (UIN Ar-Raniry)
9. Melly Masni (UIN Ar Raniry)
10. Zikrayanti (UIN Ar- Raniry)
11. Putra Hidayatullah (UIN Ar-Raniry)
12. Cut Asmaul Husna (UTU)
13. Sulaiman Tripa (Universitas Syiah Kuala)
14. Rizanna Rosemary (Universitas Syiah Kuala)
15. Fahmi Yunus (UIN Ar-Raniry)
16. Saleh Sjafei (Universitas Syiah Kuala)
17. M. Yamin (Universitas Muhammadiyah Aceh)
18. Khairul Hasni (Universitas Al Muslim)
19. Teuku Kemal Fasya (Universitas Malikussaleh)
20. Bakti Siahaan (Universitas Syiah Kuala)
21. Teuku Cut Mahmud Aziz (Universitas Almuslim)
