MASAKINI.CO – Anggota DPRA dari Partai Keadilan Sejahtera, Bardan Saidi memastikan rencana Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah membeli empat pesawat N219 tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Selain itu, juga tidak termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Ia menolak tegas rencana Pemerintah Aceh yang dinilainya bukan prioritas tersebut.
“Kalau sesuatu yang direncanakan di luar RPJM, inikan usulan dadakan, Ini yang kita sebut selesaikan dulu yang wajib baru kita pikirkan yang sunat-sunat begitu,” jelasnya di ruang media center DPRA, Kota Banda Aceh, Kamis (12/12).
Menurut Bardan, masih banyak hal lain yang harus lebih dulu Pemerintah Aceh prioritaskan seperti menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, juga meningkatkan berbagai pelayanan kepada masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan.
“Angka kemiskinan kita masih tinggi, pengangguran juga masih banyak, daya beli masyarakat juga masih rendah, angka putus sekolah juga masih ada, Aceh 17 persen loh stunting. Nah, kenapa Gubernur bersama SKPD tidak fokus untuk hal-hal yang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Ia mempertanyakan terkait siapa penerima manfaat akan pengadaan pesawat tersebut. Menurutnya Pemerintah Aceh kurang efektif jika pesawat itu digunakan untuk moda transportasi udara seperti ambulance dan konektivitas antar kabupaten/kota.
Alasannya, tidak semua daerah di Aceh punya bandara. Terlebih saat ini sedang dibangun rumah sakit regional di pantai timur pantai barat dan tengah.
“Kalau nanti pesawat digunakan untuk kunjungan kerja pejabat, mobilnya juga dibeli,” jelasnya.
Padahal pada tahun 2018, DPRA baru saja menggelontorkan dana untuk perbaikan empat pesawat hibah dari Yayasan Leuser Internasional (YLI) senilai Rp1,5 miliar, namun hingga saat ini belum dapat difungsikan. Harusnya pemerintah mengoptimalkan pesawat yang sudah ada.
“Fungsi perencanan kita di pemerintah Aceh ini sanggupnya beli, beli, beli, bangun, bangun, bangun. Bisa beli, bisa bangun. Tidak bisa rawat, ini persoalannya,” tegas Bardan.
Bardan menduga ada campur tangan makelar atas pengadaan empat pesawat tersebut.
“Saya mengkhawatirkan jangan-jangan pemerintah ini bertemu dengan makelar, makelar yang kemudian unjuk-unjuk beli (pesawat-red) tanpa melihat kajian dasar apa yang mengharuskan kita untuk beli ini,” pungkasnya.
Ia menegaskan Fraksi PKS di DPRA menolak secara tegas pengadaan tersebut karena tidak sesuai kebutuhan yang ada di lapangan.
“PKS sudah menolak dan menyatakan tegas kalau suatu perencanaan di luar RPJM ini di luar mandat, jadi kerjakan dulu yang mandat fokus dulu mengejar ketertinggalan,” tegasnya.
“Apakah kemudian tageline Aceh Hebat itu dengan beli pesawat, hebatnya bukan di situ, hebatnya ketika masyarakat Aceh bisa tidur nyenyak, perutnya kenyang, kantongnya penuh, itu baru hebat,” sebut Bardan.[Ahlul Fikar]
