Kamar Isolasi di RSUDZA Penuh, Setiap Daerah Diminta Siapkan Ruang untuk OTG Corona

Ilustrasi: Bangunan ruang isolasi Pinere RSUD Zainal Abidin Banda Aceh. [Ahlul Fikar]

Bagikan

Kamar Isolasi di RSUDZA Penuh, Setiap Daerah Diminta Siapkan Ruang untuk OTG Corona

Ilustrasi: Bangunan ruang isolasi Pinere RSUD Zainal Abidin Banda Aceh. [Ahlul Fikar]

MASAKINI.CO – Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Provinsi Aceh mengimbau agar di setiap kabupaten/kota menyiapkan ruang isolasi khusus pasien positif terinfeksi virus corona namun tidak bergejala.

Juru bicara Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG) mengatakan ruang perawatan pasien terinfeksi di respiratory intensive care unit (RICU) dan Pinere RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh telah penuh, sehingga sebagian pasien terpaksa proses penanganan dipindahkan ke Asrama Haji Banda Aceh.

“Apabila semua orang tanpa gejala (OTG) Covid-19 dirujuk untuk isolasi di Banda Aceh maka tidak akan cukup tempat, dan sangat tidak efisien,” kata SAG di Banda Aceh, Minggu (2/8).

Dia menjelaskan, pandemi Covid-19 nyata adanya dan telah banyak jatuh korban baik yang sembuh, sedang dirawat, maupun meninggal dunia. Bahkan beberapa Puskesmas dan rumah sakit di Aceh juga terpaksa ditutup sementara karena petugasnya terinfeksi virus corona.

Oleh karena itu, dia berharap bupati atau wali kota untuk mempersiapkan rumah sakit umum daerah sebagai tempat perawatan maupun isolasi OTG yang positif COVID-19, namun tidak perlu dirawat.

“Pemkab Bireuen memiliki tempat isolasi khusus di Cot Batee Gelungku. Begitu juga Pemkab Gayo Lues yang memanfaatkan Balai Latihan Kerja atau BTK,” katanya.

Lanjut SAG, perawatan di rumah sakit maupun tempat isolasi dibutuhkan apabila upaya pencegahannya gagal. Tindakan preventif jauh lebih murah dan mudah dilakukan.

Kata dia, kini yang dibutuhkan hanya komitmen menjalankan kebijakan dan disiplin protokol kesehatan seluruh unsur di wilayah Aceh.

“Bupati atau wali kota seharusnya mereview kembali berbagai kebijakan penanganan COVID-19 dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Forkopimda, Majelis Permusyawaratan Ulama, maupun kebijakan bupati atau wali kota sendiri untuk diimplementasikan lebih baik lagi,” ujarnya.

 

[ANTARA]

TAG

Bagikan

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Berita Terbaru

Berita terpopuler

Add New Playlist