MASAKINI.CO – Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyatakan akan membagikan bantuan presiden (banpres) produktif atau bantuan modal kerja darurat mulai pekan depan sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Untuk tahap awal, pemerintah akan mengucurkan bantuan kepada 9,1 juta UMKM.
“Jadi pemerintah nanti pekan depan ini akan membagikan yang namanya modal kerja darurat, namanya banpres produktif untuk 9,1 juta pengusaha kecil dan mikro,” ungkap Jokowi dalam video konferensi, Rabu (19/8).
Jokowi menyatakan bantuan diberikan untuk menambah modal kerja bagi pengusaha kecil. Nantinya, dana bantuan itu akan dikirim melalui transfer secara langsung ke rekening masing-masing pelaku UMKM.
“Kami tahu dalam masa pandemi situasi sulit, bukan hanya dunia usaha kecil saja, tapi menengah juga, yang besar juga,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah akan menyalurkan bantuan mulai 17 Agustus 2020. Ia bilang pemerintah sudah dalam tahap finalisasi pengumpulan data pada 12 Agustus 2020 kemarin.
“Harapannya mulai launching pada 17 Agustus 2020 nanti, program ini nanti akan membantu dunia usaha khususnya UMKM dari sisi produksi,” ungkap Askolani.
Sementara, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp22 triliun untuk membagikan bantuan secara hibah atau ‘cuma-cuma’ kepada 9,1 juta UMKM. Namun, secara total pemerintah akan menggelontorkan bantuan kepada 12 juta UMKM.
Ini artinya, dana yang disiapkan pemerintah untuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada UMKM mencapai Rp28 triliun. Dana itu masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional.
“Hari ini dalam rapat terbatas disetujui yaitu program bantuan produktif UMKM. Ini diberikan ke 12 juta pelaku UMKM sebesar Rp2,4 juta. Tahap awal kami alokasikan untuk 9,1 juta penerima dengan total anggaran Rp22 triliun,” ungkap Teten.
Ia bilang sejauh ini data UMKM yang sudah terkumpul mencapai 17 juta pengusaha. Namun, data itu akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Teten menyatakan penerima bantuan UMKM tak akan diberikan bagi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Maka itu, pemerintah bersama OJK akan melakukan verifikasi data terkait calon penerima bantuan produktif tersebut.
“Ini betul-betul ya, penerima bukan ASN, bukan anggota TNI, Polri, bukan pegawai BUMN dan BUMD. Makanya ini penting datanya,” ucap Teten.
Sementara, Teten juga meminta agar Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sekaligus Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso untuk ikut melakukan verifikasi data calon penerima bantuan dari pemerintah. Sebab, syarat calon penerima bantuan adalah mereka yang belum atau sedang menerima pinjaman dari perbankan.
“Pak Presiden (Joko Widodo) meminta saat launching sudah konkret, semoga disiapkan ya pak, ucap Teten.
Dalam kesempatan sama, Sunarso menyatakan telah menyortir data nasabah dari mereka yang memiliki tabungan Simpedes. Mereka yang menjadi prioritas adalah yang sebelumnya tak pernah mendapatkan kredit dan saldo tabungannya di bawah Rp2 juta.
Ia mengatakan jumlah nasabah dengan kategori tersebut ada 4,3 juta orang.
“Dari 4,3 juta itu, kalau kami verifikasi ada 1,1 juta yang bisa menerima duluan. Selebihnya kami lakukan verifikasi,” terang Sunarso.
Ia bilang pihaknya juga telah menyiapkan skema penyaluran bantuan produktif untuk UMKM. Perusahaan akan memberikan formulir ke masing-masing penerima untuk ditandatangani sebagai jaminan agar dana yang diberikan pemerintah benar-benar digunakan untuk modal kerja.
“Orang-orang kami datangi satu-satu, dikasih tahu, Bapak Ibu punya rekening di BRI, saldo di bawah Rp2 juta, pemerintah mau berikan bantuan untuk usaha produktif, maka boleh cair kalau digunakan untuk berusaha. Silahkan kalau setuju tanda tangan,” jelas Sunarso.
[CNN INDONESIA]
Discussion about this post