MASAKINI.CO – Rencana pemberian vaksin gratis mengalami perubahan. Ada kemungkinan skema 30:70 yang sempat diwacanakan berubah menjadi 50:50. Komposisi tersebut berarti 50 persen menerima vaksin secara gratis dan 50 persen lagi biaya sendiri.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyebutkan bahwa target vaksinasi akan menyasar 107 juta masyarakat Indonesia usia 18–59 tahun. Dari jumlah tersebut, 30 persen bakal dibiayai pemerintah alias vaksin diberikan gratis.
Skema itu ternyata belum fixed. Sebab, menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, pemerintah terus melakukan evaluasi. Salah satunya melalui rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kemarin (14/12). ”Dievaluasi tentang alokasi, berapa yang nanti harus ditanggung pemerintah dan berapa yang mandiri. Belum final, termasuk jumlahnya,” ujarnya di kantor Kementerian Sosial (Kemensos) kemarin.
Muhadjir mengakui, ada perubahan jumlah target vaksinasi ini. Dalam rapat tersebut, target vaksinasi diperkirakan naik menjadi 182 juta orang dari semula 107 juta orang. Perubahan itu juga menyangkut besaran pembiayaan. Sebanyak 50 persen dari target vaksinasi tersebut mungkin akan mendapat vaksin Covid-19 secara gratis.
”Tapi, ini masih tentatif ya. Saya tidak punya kewenangan. Tapi kan, kalau saya enggak jawab, protes. Jadi, kemungkinan 50-50, ndak (30-70),” jelas mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) tersebut.
Karena itu, kata dia, presiden minta skema vaksinasi disusun secara detail. Misalnya, bila memang tujannya adalah pemulihan ekonomi, program harus jelas. Selain itu, target vaksinasi bakal berbasis prioritas.
Prioritas pertama penerima vaksin adalah tenaga medis di garda terdepan. Kemudian, tenaga nonmedis yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19. Ketiga, mereka yang berada di ujung tombak pemulihan ekonomi. Kini dipertimbangkan pemberian vaksin kepada pedagang pasar, pelayan toko, karyawan, maupun pelaku UKM. ”Sedang dipetani mana yang diberi bantuan pemerintah dan mandiri,” ungkapnya.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menegaskan, mandiri ini tidak berarti yang bersangkutan harus bayar sendiri. Dia mengakui bahwa memang ada skema bayar sendiri nanti. Namun, vaksinasi untuk karyawan ini lebih ditujukan pada mandiri yang ditanggung perusahaan dan pemilik usaha tempatnya bekerja. ”Itu masih dinegosiasikan. Tadi presiden minta wanti-wanti, tolong detail betul dan waktunya semakin dekat,” katanya.
Sementara itu, Sekjen Kemenkes Oscar Primadi menyatakan bahwa tenaga kesehatan dan vaksinator dari TNI-Polri sudah berlatih melakukan vaksinasi Covid-19. Pada awal Desember lalu, ada 11.408 orang yang dilatih dari 21 provinsi. ”Sementara workshop penyiapan bagi tenaga vaksinator ini telah dilangsungkan untuk 29.643 orang dari 34 provinsi,” ungkapnya.
Sejauh ini persiapan sesuai dengan rencana. Dia optimistis vaksinator untuk semua provinsi akan tercukupi. Simulasi juga sudah dilakukan di Bogor dan Bekasi. ”Ada masalah yang kurang. Ya, namanya pekerjaan besar,” kata Oscar.
Pemerintah juga bakal memberikan edukasi kepada masyarakat sebelum vaksinasi. Dinas kesehatan dan puskesmas menjadi aktor dalam sosialisasi. ”Jangan dipersulit. Pakai local wisdom atau bahasa daerah lebih baik,” tuturnya.
Yang akan disampaikan ke masyarakat pun beragam. Contohnya, tahapan, efektivitas vaksin, dan kehalalan vaksin yang digunakan. ”Namun, yang harus terus disampaikan adalah mematuhi protokol kesehatan,” tegasnya.[]
JAWAPOS
Discussion about this post