MASAKINI.CO – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Aceh menggelar pameran foto dan diskusi dengan tema “Refleksi Darurat Pers di Aceh: Jurnalis Tak Bisa Dibungkam”.
Acara tersebut dilaksanakan di Kantor AJI Banda Aceh, Rabu, (28/4/2021), dengan diikuti puluhan peserta yang terdiri dari kalangan jurnalis dan masyarakat umum.
Kegiatan tersebut dalam rangka kampanye kemerdekaan pers menjelang peringatan World Press Freedom Day (WPFD) 2021 yang diperingati setiap 3 Mei.
Diskusi ini menghadirkan narasumber Munir Noer (Ketua Pengda IJTI Aceh), Adi Warsidi (CEO Acehkini) dan Hotli Simanjuntak (fotografer EPA).
Ketua AJI Banda Aceh, Juli Amin saat membuka kegiatan mengatakan diskusi tersebut dilaksanakan sebagai refleksi darurat pers di Aceh.
Kendati demikian, kata Juli Amin, kegiatan ini bukan bertujuan untuk membangkitkan kembali konflik Aceh, tetapi lebih kepada menyampaikan kisah jurnalis yang saat itu tetap bisa berkarya meskipun dalam tekanan dari yang bertikai.
Beberapa foto yang dipamerkan dalam kegiatan ini merupakan hasil jepretan para jurnalis yang bertugas pada masa konflik Aceh, mulai dari darurat militer, darurat sipil, hingga terjalinnya perdamaian.
“Intinya pameran dan diskusi ini menyampaikan bahwa jurnalis jangan dibungkam, jangan rampas kemerdekaannya dalam meliput, sesulit apapun seorang jurnalis tetap harus mengabadikan apa yang terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Pewarta Foto Indonesia (PFI) Aceh, Eko Deni Saputra menyampaikan dalam pameran ini terdapat 20 foto masa konflik Aceh.
“Foto-foto yang dipamerkan sejak Selasa 27 April 2021 ini merupakan hasil karya dari jurnalis senior di Aceh seperti Bedu Saini, Adi Warsidi dan Hotli Simanjuntak kala meliput di era konflik dulu,” katanya.
Saat sesi diskusi, masing-masing pemateri saling menyampaikan pengalamannya saat meliput suasana konflik belasan tahun silam.
Mereka juga kerap merasakan bagaimana ancaman dari berbagai pihak yang bertikai.
Munir Noer mengungkapkan, salah satu bentuk tindakan negatif yang dialami jurnalis saat konflik adalah ancaman terhadap keluarga wartawan.
“Ketika berita naik, keluarga kita akan menjadi ancaman, ini sebuah permasalahan untuk wartawan lokal saat konflik,” ujar Munir, mantan jurnalis RCTI itu.
CEO Acehkini, Adi Warsidi menyampaikan, saat awal darurat militer pemerintah membuat pembatasan-pembatasan terhadap wartawan di Aceh, sehingga pemberitaannya lebih dominan tentang TNI.
“Awal darurat militer berita tentang GAM banyak tidak termuat. Makanya banyak mobil-mobil yang membawa koran terbakar di perjalanan,” ujar Adi Warsidi.
Berbeda lagi yang dialami Hotli Simanjuntak. Sebagai wartawan yang bukan berasal dari Aceh, ruang geraknya saat konflik lebih luas daripada para jurnalis lokal.
“Saya bisa kemana-mana, kalau mau dicari keluarga ataupun kantor media lokasinya di luar Aceh, jadi sedikit bebas, tetapi tetap ada ancaman dan kendala-kendala selama bertugas,” jelasnya.
