MASAKINI.CO – Nelayan di Aceh Barat mengeluhkan pendangkalan yang terjadi di alur Muara Krueng Cangkui yang mengakibatkan rusaknya kapal nelayan ketika hendak bersandar di muara tersebut.
“Pendangkalan alur Muara Krueng Cangkui ini sangat meresahkan masyarakat, dan itu terjadi di beberapa muara, yaitu Krueng Cangkui, Padang Sirahit, Kuala Bubon, dan Meureubo. Akibatnya, masyarakat nelayan tidak bisa melaut karena dangkalnya muara. Karena itu harus ada pengerukan,” kata Panglima Laot Aceh Barat, Amiruddin saat beraudiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Jumat (6/8/2021).
Selain persoalan dangkalnya muara, Amiruddin juga berharap dukungan DPRA dan DKP Aceh terkait percepatan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Teuku Umar di Aceh Barat.
Kemudian, pihaknya juga mengeluhkan kendala birokrasi dalam pendaftaran izin kapal, dan meminta proses administrasi dipermudah sehingga tidak terjadi lagi kasus penangkapan nelayan di luar Aceh.
“Saya berharap pengurusan izin kapal agar lebih dipermudah di Kementerian Perhubungan, sehingga nelayan bisa mendapatkan grosse akta dan pass besar secara cepat yang dibutuhkan untuk mengurus Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),” ujarnya.
Terakhir, Amiruddin juga mengeluhkan belum adanya petugas pemeriksaan fisik kapal di Aceh Barat. Karena itu, ia meminta agar ada pegawai di DKP Aceh Barat atau PPI Ujong Baroh yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut.
Kepala DKP Aceh, Aliman menjelaskan terkait dengan pendangkalan muara, upaya pengerukan bukanlah solusi yang ideal karena dalam sebulan ke depan akan dangkal lagi. Karenanya, ia menawarkan untuk memindahkan pusat kegiatan nelayan dari alur Muara Krueng Cangkui ke Padang Sirahit.
“Muara ini, kalau kita keruk, bulan depan sudah dangkal lagi. Karena itu, kita mencoba mendesain pelabuhan ini pindah ke Padang Sirahit. Jadi nanti nggak masuk lagi ke Alur Muara. Masterplan-nya sudah kita selesaikan ini,” katanya.
Sementara Ketua Komisi II DPRA, Irfannusir mengatakan jika penyebab terjadinya pendangkalan muara itu adalah karena pencemaran lingkungan akibat beroperasinya perusahaan, seperti PT Mifa Bersaudara di Meureubo, ia menyarankan agar pihak Panglima Laot Aceh Barat membuat analisis persoalan terkait hal tersebut dan disampaikan ke perusahaan yang dimaksud.
“Saran saya, bapak-bapak buat analisa, apalagi ini akademisi, bahwa dangkalnya muara sungai itu diakibatkan oleh pencemaran lingkungan. Sampaikan, datangi PT Mifa. Kalau perlu, kita buat rekomendasi dari Komisi II DPRA. Nggak apa-apa, kita buat, kalau itu termasuk pencemaran lingkungan,” ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, diputuskan bahwa DKP Aceh akan kembali menggelar rapat lagi dengan Komisi II DPR Aceh, Panglima Laot, termasuk anggota DPRA dari daerah pemilihan 10 (Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya dan Simeulue) untuk membahas persoalan nelayan itu.(Adv)
