MASAKINI.CO – Peringatan Hari Dharma Karyadhika (HDKD) 2021 diharapkan menjadi momentum untuk menunjukkan eksistensi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya bidang layanan publik.
“Tunjukkan eksistensi Kemenkumham di bidang pelayanan publik, sehingga dapat meningkatkan citra positif Kemenkumham di masyarakat yang semakin Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif,” kata Menkumham, Yasonna H. Laoly, melalui keterangan tertulis, Jumat (1/10/2021).
Yasonna menekankan, lima hal yang harus dilakukan pada peringatan HDKD 2021 yakni; pertama, jajaran Kemenkumham senantiasa membenahi secara komprehensif untuk menghadapi tantangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.
“Kedua pembenahan termasuk kebijakan perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pengawasan melekat, serta monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, dan teknologi,” ujarnya.
Ketiga, pegawai Kemenkumham membuat keputusan yang tepat dan akurat merujuk pada peraturan perundang-undangan, harus menjunjung tinggi norma atau etika sebagai aparatus sipil negara, serta mempertimbangkan norma maupun martabat masyarakat.
Selain itu, Menkumham Yasonna mengajak insan pengayoman agar aktif melibatkan diri dalam penanganan Covid-19 untuk mengedukasi masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan, mendukung program vaksinasi, serta aktif berkoordinasi dengan jajaran TNI, Polri, Satgas COVID-19, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Andap Budhi Revianto, menuturkan tema HDKD 2021 “Semakin PASTI” memiliki arti adanya keberlanjutan program.
“Tujuan kita adalah dari waktu ke waktu semakin baik dalam hal profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Kita lihat dan evaluasi, sehingga mempertahankan yang baik dan meningkatkan sehingga semakin baik,” ungkapnya.
Andap mengimbau, seluruh jajaran Kemenkumham tetap berikhtiar serta berdoa untuk Indonesia agar terbebas dari pandemi Covid-19.
Pada acara HDKD 2021 itu kegiatan doa “Kemenkumham untuk Negeri” dipimpin perwakilan lima agama, yaitu Prof Nasaruddin Umar (Islam), Pdt Bernard Manik (Kristen), Romo Paulus Andri Astanto (Katolik), Ida Pinandita KHRT Astono Candra Dana (Hindu), dan Suhu Pushan (Buddha).
