MASAKINI.CO – Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) temukan 2.330 hoaks sepanjang tahun 2023, isu politik mendominasi hingga sebanyak 1.292 hoaks atau setara 55,5 persen.
Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho mengatakan angka itu naik dua kali lipat lebih banyak dibandingkan hoaks politik pada musim Pemilu 2019 lalu yang hanya 644.
Menurutnya, masifnya hoaks politik mengganggu demokrasi di Indonesia, mengacaukan kejernihan informasi, dan dapat mengajak orang menolak hasil Pemilu.
“Karenanya upaya komprehensif perlu dilakukan untuk mencegah dan menangani hoaks untuk menjaga kedamaian Pemilu 2024,” kata Septiaji dalam keterangannya, Jumat (2/2/2024).
Ia menjelaskan, isu hoaks politik banyak ditemukan di platform Youtube sejumlah 44,6 persen. Kemudian diikuti oleh platform Facebook 34.4 persen, Tiktok 9,3 persen, Twitter atau X 8 persen, Whatsapp 1,5 persen, dan Instagram 1,4 persen.
Konten hoaks, kata dia, kerap disajikan berupa video sehingga menjadi tantangan besar bagi ekosistem periksa fakta karena proses periksa fakta konten video lebih rumit dan lama, dan sering dibumbui dengan elemen emosional.
“Apalahi jelang pemungutan suara dalam Pemilu 2024, konten yang dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) pun sudah muncul,” ujarnya.
Septiaji mengatakan konten hoaks politik itu masih didominasi saling serang antar pendukung kandidat. Sedangkan tingkat polarisasi dengan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) menjelang Pemilu 2024 ini tidak setinggi dibandingkan Pemilu 2019 dengan capres head-to-head Joko Widodo dan Prabowo.
“Namun, jika Pilpres masuk ke putaran kedua, perlu diwaspadai peningkatan hoaks dan ujaran kebencian yang menggunakan isu SARA,” ujar Septiaji.
Isu kecurangan Pemilu harus disikapi dengan sangat serius oleh penyelenggara Pemilu. Karena isu ini yang diprediksi meningkat tajam setelah 14 Februari 2024 dan berpotensi membuat orang menolak hasil Pemilu dan memantik keonaran.
“Kami sudah menemukan beberapa konten hoaks yang mendelegitimasi penyelenggaraan Pemilu seperti hoaks mobilisasi ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), hoaks sistem Teknologi Informasi (TI) KPU, dan isu keberpihakan penyelenggara Pemilu,” sambung Septiaji.
