MASAKINI.CO – Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil minta aktor politik yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh jangan jadikan isu keberagaman sebagai bahan kampanye.
Sebab, politikus memiliki peran penting dalam mengambil kebijakan yang tujuannya untuk membawa perubahan Aceh jauh lebih baik, termasuk dalam hal toleransi.
“Persoalan ini jangan digantung dan hanya dijadikan konsumsi politik, seperti yang telah terjadi tiap lima tahun sekali,” kata Khairil dalam diskusi terkait pemetaan dukungan dan komitmen partai politik untuk isu kebebasan beragam di Aceh, Jumat (28/6/2024).
Menurutnya, Aceh masih rentan terhadap konflik intoleransi beragama. Contohnya kasus pembakaran gereja di Aceh Singkil pada tahun 2015, yang hingga kini belum menemukan titik temu.
Harusnya, partai politik dan yang mencalonkan sebagai pejabat daerah memiliki kemampuan dan memberikan solusi penyelesaian.
Menurut Khairil pihaknya butuh dukungan dari Pemerintah Aceh dan partai politik, karena isu keberagaman merupakan isu yang sangat serius.
“Penting pemerintah untuk merespon, kita khawatir jika ini terus dibiarkan tindakan kekerasan dan konflik sosial akan terjadi,” ucapnya.
Berdasarkan catatan NGO HAM, Provinsi Aceh terdapat tiga kabupaten dengan intoleransi tertinggi yaitu Kota Banda Aceh, Sabang dan Lhokseumawe.
