Akademisi USK Sebut Masyarakat Harus Jadi Pengawas Anggota Dewan

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (FISIP USK), Effendi Hasan | Riska Zulfira/masakini.co

Bagikan

Akademisi USK Sebut Masyarakat Harus Jadi Pengawas Anggota Dewan

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (FISIP USK), Effendi Hasan | Riska Zulfira/masakini.co

MASAKINI.CO – Masyarakat Aceh diminta untuk mengawasi kinerja anggota DPR Aceh yang baru dilantik pekan lalu. Menurut Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (FISIP USK), Effendi Hasan keterlibatan masyarakat tidak boleh berhenti hanya sebatas pemilihan.

Usai pemilihan, masyarakat perlu mengontrol dan memastikan program serta fungsi yang dijalankan oleh anggota dewan tersebut.

“Kita perlu memastikan apakah mereka sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka sebagai anggota dewan atau belum, agar tidak ada unsur korupsi dalam proyek-proyek yang dikerjakan,” ujar Effendi dalam focus group discussion KosTum di Banda Aceh, Senin (7/10/2024).

Effendi menambahkan bahwa menjadi wakil rakyat, amanah yang mulia dan harus dilaksanakan sesuai dengan janji-janji yang telah disampaikan saat kampanye. Keberadaan anggota dewan, kata dia, untuk membela kepentingan konstituen dan masyarakat yang telah memberikan legitimasi kepada mereka.

“Mereka yang dipilih ini harus menjadi panutan, rakyat telah menitipkan amanah ini tentunya dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan, baik dalam peran sebagai pengawas, pembuat qanun (peraturan daerah), maupun penganggaran,” kata Hasan.

Dosen fakultas FISIP ini menyoroti bahwa para wakil rakyat akan menjadi teladan, sehingga segala gerak-gerik mereka akan diperhatikan oleh masyarakat.

Dengan demikian, kemampuan anggota dewan dalam membangun komunikasi, dan sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk menjamin keberhasilan program pembangunan di Aceh.

“Saya yakin, dengan kapasitas yang dimiliki oleh anggota dewan, mereka akan mampu membangun sinergitas yang baik dengan eksekutif,” terangnya.

Tak hanya itu, kata dia, hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci untuk membangun Aceh yang lebih baik. Maka pengalaman-pengalaman yang kurang baik di masa lalu, terutama dalam pembahasan anggaran, hendaknya tidak diulangi lagi.

“Harapannya hubungan antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan harmonis demi kepentingan masyarakat Aceh,” tuturnya.

TAG

Bagikan

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Berita Terbaru

Berita terpopuler

Add New Playlist