MASAKINI.CO – Pemadaman listrik mendadak yang melanda Banda Aceh dan sejumlah wilayah lain sejak Senin (29/9/2025) sore menuai sorotan tajam. Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, meminta PLN bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada pelanggan yang dirugikan akibat gangguan tersebut.
Menurutnya, pemadaman mendadak bukan hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berdampak serius terhadap roda perekonomian, khususnya pelaku UMKM yang sangat bergantung pada listrik.
“Banyak usaha kecil yang terpaksa berhenti beroperasi karena listrik padam. Mereka tidak punya cadangan energi seperti genset. Tentu kerugian mereka besar sekali,” kata Irwansyah di Banda Aceh, Rabu (1/10/2025).
Ia menegaskan, hak masyarakat untuk mendapat kompensasi diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PLN.
“PLN jangan abai. Aturan jelas mengatakan ada kompensasi ketika pelayanan tidak sesuai standar. Jadi, hak masyarakat harus dipenuhi,” tegasnya.
Berdasarkan laporan yang diterima DPRK dari PLN, gangguan terjadi pada jaringan transmisi 150 KV Bireuen – Arun sekitar pukul 16.30 WIB. Dampaknya, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Nagan Raya 1, 2, 3, dan 4 ikut mati.
“Transmisi ini terkoneksi dengan wilayah Sumatera, sehingga saat gangguan terjadi, sebagian besar Aceh ikut padam,” jelas Irwansyah.
PLN telah menurunkan ratusan personelnya untuk memperbaiki jaringan dan menormalkan kembali pembangkit yang sempat shutdown.
Selain menyoroti kompensasi, Ketua DPRK Banda Aceh juga menyinggung keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Lueng Bata. Ia menilai, seharusnya PLTD itu bisa berfungsi sebagai penyangga pasokan listrik ketika jaringan interkoneksi terganggu.
“Kalau jaringan lintas provinsi bermasalah, Banda Aceh tidak boleh sampai gelap total. PLTD Lueng Bata seharusnya jadi cadangan bagi warga kota. Pertanyaannya, apakah kapasitasnya cukup? Dan kenapa tidak dioptimalkan?” ujarnya.
Irwansyah mengingatkan bahwa gangguan pada jaringan transmisi lintas provinsi bukan pertama kali terjadi. Beberapa kali Aceh mengalami pemadaman serupa, namun solusi permanen tak kunjung terlihat.
“Kalau terus berulang tanpa ada langkah antisipasi, masyarakatlah yang jadi korban. Harus ada jaminan ketersediaan listrik, apalagi Banda Aceh ini ibu kota provinsi,” tambahnya.
