MASAKINI.CO – Pemerintah Aceh mencatat data sementara sekitar 75.000 rumah warga hancur dalam bencana banjir dan longsor di Aceh sepekan terakhir. Angka yang disebut Sekda Aceh, M. Nasir, sebagai situasi paling berat dalam satu dekade terakhir.
Dengan kemampuan pembangunan rumah layak huni di Aceh yang hanya sekitar 2.000 unit per tahun, ia memperingatkan bahwa pemulihan bisa memakan waktu hingga 30 tahun jika tidak ada dukungan besar dari pemerintah pusat.
Nasir menjelaskan, hingga hari ini, sejumlah kawasan masih belum bisa dijangkau, khususnya di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur. Distribusi bantuan pun terpaksa dialihkan lewat jalur laut, meski pengiriman awal melalui Kuala Idi sempat menemui hambatan.
“Masih ada titik-titik yang belum bisa ditembus. Bantuan tetap kami upayakan dengan metode apa pun yang memungkinkan,” katanya, Kamis (4/12/2025).
Di wilayah poros tengah seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, akses darat nyaris lumpuh akibat jalan putus dan jembatan rusak. Untuk itu, Pemerintah Aceh menyalurkan bantuan secara udara bekerja sama dengan Kodam IM, Polda Aceh, dan BPBD. “Droping logistik sudah dilakukan. Jalur yang terisolir kami jangkau dari udara,” kata Nasir.
Sementara itu, jalur utama Bireuen–Banda Aceh terputus total setelah tiga jembatan hilang disapu banjir. Pemerintah kini membangun jembatan bailey Awe Geutah yang ditargetkan selesai dalam tiga hari. Jalur ini dianggap krusial karena menghubungkan Banda Aceh menuju Aceh Tamiang, salah satu wilayah terparah. Nasir menambahkan, perbaikan jalan dari Simpang KKA menuju Bener Meriah juga terus dikejar.
“Sekitar 42 kilometer sudah rampung. Kita kerahkan alat berat tambahan untuk menembus jalur itu,” katanya.
Masalah komunikasi ikut menjadi tantangan besar. Sebanyak 48 unit Starlink telah didistribusikan ke daerah terdampak, namun operasionalnya terkendala suplai listrik dan BBM. Pertamina kemudian berkomitmen mengirim satu ton BBM per hari via udara untuk mendukung operasional perangkat komunikasi dan logistik lapangan.
Dukungan moral dan bantuan juga mengalir dari pusat. Wakil Ketua BPK RI, Dr. Budi Prijono, menyebut kondisi bencana di Aceh sudah masuk kategori emergency dan membutuhkan penanganan cepat lintas lembaga.
“Ini menyangkut bantuan kemanusiaan. Kami turut berduka dan prihatin,” ujarnya.
BPK RI, kata Budi, telah mengoordinasikan inspektorat untuk turut membantu pemerintah daerah serta menyalurkan donasi yang digalang dari lebih dari 9.000 pegawai di seluruh Indonesia. Bantuan akan dikirim bertahap hingga proses pemulihan selesai. “Ini bentuk kepedulian kami untuk saudara-saudara di Aceh,” tutupnya.
Discussion about this post