MASAKINI.CO – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah kembali mengusulkan penghapusan sementara kebijakan barcode pembelian BBM selama masa transisi pemulihan bencana di Aceh. Kebijakan tersebut dinilai menghambat operasional alat berat yang masih bekerja intensif di sejumlah wilayah terdampak.
Fadhlullah menyampaikan, penerapan sistem barcode menyebabkan antrean panjang di SPBU, khususnya untuk pengisian solar dan pertalite. Kondisi ini berdampak langsung pada kelancaran pekerjaan rehabilitasi infrastruktur.
“Alat-alat berat masih beroperasi sampai sekarang, tapi mengalami kendala saat mengantre BBM. Bahkan antrean bisa mencapai tiga hingga empat kilometer di wilayah terdampak,” kata Fadhlullah dalam rapat bersama pimpinan MPR RI dan Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, situasi darurat di Aceh membutuhkan perlakuan khusus agar proses pemulihan berjalan lebih cepat, terutama menjelang bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Ia menegaskan, penghapusan barcode BBM telah dikomunikasikan langsung kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
Hingga saat ini, kata Fadhlullah, masih terdapat lima kabupaten yang berstatus tanggap darurat, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Kondisi tersebut membuat kebutuhan BBM untuk alat berat menjadi sangat krusial.
Selain persoalan BBM, Wakil Gubernur Aceh juga meminta percepatan realisasi bantuan 1.455 ekor sapi meugang yang sebelumnya dijanjikan Presiden untuk masyarakat Aceh menjelang Ramadan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan dukungannya terhadap aspirasi Pemerintah Aceh. Ia menegaskan, usulan penghapusan sementara barcode BBM akan diperjuangkan di tingkat pusat.
“Kami coba perjuangkan agar barcode BBM dihilangkan sementara, karena sangat penting untuk mempercepat pemulihan. Besok Kemendagri akan duduk membahas ini dan mengajukan permohonan ini,” ujar Muzani.
Discussion about this post