MASAKINI.CO – Pemerintah Kota Banda Aceh menyiapkan penguatan mitigasi bencana untuk periode 2027–2030, mulai dari pengembangan infrastruktur evakuasi, pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam perencanaan, hingga peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat gampong. Langkah ini diarahkan untuk menghadapi ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, cuaca ekstrem, banjir rob, dan abrasi pesisir.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengatakan pengalaman tsunami 2004 harus menjadi dasar dalam membangun kota yang lebih tangguh. Upaya tersebut tidak cukup hanya dengan menyediakan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kuat, kebijakan berbasis risiko, dan kesiapan masyarakat menghadapi keadaan darurat.
Hal itu disampaikan Illiza saat menjadi narasumber dalam kegiatan U-DARE 4.0 bertajuk Building a Disaster-Resilient City: Banda Aceh’s Leadership, Governance, and Community Preparedness in the Era of Extreme Weather di Auditorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syiah Kuala (USK), Kamis (15/10/2026).
“Setelah tsunami, kami membangun kembali kota ini, sekaligus belajar bagaimana mengurangi risiko dan mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan risiko bencana di masa depan,” ujar Illiza.
Ia menjelaskan, Banda Aceh memiliki tujuh gedung evakuasi vertikal, tiga sistem peringatan dini tsunami, serta enam titik pemantauan banjir dan hidrometeorologi. Namun, keberadaan fasilitas tersebut harus diikuti pemeliharaan rutin, pengujian sistem peringatan, dan penyampaian informasi yang cepat agar masyarakat dapat mengambil tindakan tepat ketika bencana mengancam.
Pemko Banda Aceh juga memperkuat pemetaan risiko, rencana kontingensi banjir, dan prosedur penanganan darurat. Perencanaan tersebut turut memperhatikan perlindungan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Menurut Illiza, pembangunan kota tangguh perlu berpegang pada empat prinsip, yakni Honoring Memory, Inclusive Reconstruction, Building Back Better, dan Preparedness as a Culture.
Prinsip pertama menekankan pentingnya menjaga ingatan terhadap tsunami sebagai pembelajaran bagi generasi berikutnya. Museum Tsunami Aceh dan Kuburan Massal Tsunami menjadi bagian dari edukasi kebencanaan. Sementara itu, Inclusive Reconstruction menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam perencanaan pembangunan, termasuk melalui pengetahuan warga tentang kondisi dan kebutuhan lingkungannya.
Adapun Building Back Better mengarahkan pembangunan agar memperhitungkan risiko bencana, sedangkan Preparedness as a Culture menekankan bahwa kesiapsiagaan harus menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan hanya dilakukan ketika bencana terjadi.
“Kita tidak ingin masyarakat baru memikirkan bencana ketika sirene berbunyi. Kesiapsiagaan harus menjadi kebiasaan sehari-hari,” katanya.
Karena itu, pendidikan kebencanaan, simulasi evakuasi berkala, pengujian sistem peringatan, serta penguatan peran gampong menjadi bagian penting dari upaya mitigasi. Masyarakat perlu mengetahui risiko di wilayahnya, memahami jalur evakuasi, dan memastikan akses menuju tempat aman tetap dapat digunakan.
Illiza mencontohkan Gampong Deah Glumpang dan Gampong Jawa yang memperoleh pengakuan UNESCO-IOC Tsunami Ready pada 2024. Pengakuan tersebut, menurutnya, perlu diikuti edukasi, koordinasi, dan latihan berkelanjutan agar kesiapsiagaan tetap terjaga.
Di sisi lain, Illiza menilai penguatan ketangguhan kota membutuhkan kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media melalui pendekatan pentahelix. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat menyediakan data serta kajian ilmiah, sedangkan masyarakat dan relawan berkontribusi melalui pengetahuan lokal dan keterlibatan langsung. Media berperan menyebarkan informasi serta edukasi risiko kepada publik.
“Kolaborasi bukan sekadar mempertemukan banyak pihak dalam satu kegiatan. Yang perlu dipastikan adalah setiap pihak dapat berkontribusi sesuai perannya, dan hasil kerja sama tersebut bisa diterapkan untuk membantu masyarakat,” ujarnya.
Ke depan, Banda Aceh juga diarahkan menjadi living laboratory kebencanaan, yakni ruang pembelajaran dan kolaborasi bagi pemerintah, perguruan tinggi, peneliti, serta mitra internasional untuk mengembangkan pendekatan menghadapi bencana dan cuaca ekstrem.
Illiza berharap forum U-DARE 4.0 dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan kerja sama dalam membangun ketangguhan kota, sekaligus melindungi masyarakat dan generasi mendatang.
Discussion about this post