MASAKINI.CO – Terpilihnya Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, sebagai Sekretaris Umum Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) periode 2026–2030 diharapkan dapat memperkuat kerja sama antardaerah dalam pembangunan sanitasi. Amanah tersebut juga dinilai menjadi peluang bagi Banda Aceh untuk mendorong pencapaian target akses sanitasi aman sebesar 33 persen dan sanitasi layak 100 persen pada 2029.
Juru Bicara Pemerintah Kota Banda Aceh, Sulthan Muhammad Yus, mengatakan kepercayaan yang diberikan kepada Illiza merupakan kesempatan untuk membawa pengalaman dan praktik pengelolaan sanitasi di Banda Aceh ke tingkat nasional.
“Ini merupakan amanah sekaligus kepercayaan yang harus diterjemahkan menjadi kontribusi nyata. Kita berharap kehadiran Ibu Wali Kota dalam kepengurusan AKKOPSI dapat memperkuat kerja sama antardaerah, membuka ruang pertukaran inovasi, serta mendorong percepatan pembangunan sanitasi yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Sulthan, Kamis (19/11/2026).
Kepengurusan baru AKKOPSI ditetapkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) V di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Rabu (18/11/2026). Dalam musyawarah tersebut, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, kembali terpilih sebagai Ketua Umum. Sementara Illiza dipercaya sebagai Sekretaris Umum dan Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, sebagai Bendahara Umum untuk masa bakti 2026–2030.
Menurut Sulthan, posisi tersebut sejalan dengan arah pembangunan Banda Aceh yang mengusung visi Kota Kolaborasi. Salah satu agenda yang terus didorong pemerintah kota adalah peningkatan kualitas sanitasi sebagai bagian dari pelayanan dasar dan upaya menjaga kesehatan lingkungan.
Untuk mencapai target sanitasi pada 2029, Pemko Banda Aceh menjalankan sejumlah program, di antaranya revitalisasi septic tank aman di 10 gampong percontohan, pengembangan wetland buatan di Gampong Deah Raya, serta edukasi melalui gerakan Sanitasi Aman dari Rumah.
Banda Aceh juga memiliki Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Gampong Jawa sebagai salah satu fasilitas pengelolaan limbah domestik perkotaan.
Selain sanitasi, pengelolaan sampah turut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas lingkungan. Sejumlah inisiatif yang dikembangkan antara lain pemanfaatan gas metana di TPA Gampong Jawa, Waste Collection Point (WCP) di Gampong Alue Deah Teungoh, serta pengelolaan dan daur ulang sampah berbasis komunitas melalui program kamiKita di Gampong Mulia.
Sulthan menilai berbagai program tersebut dapat menjadi bahan pertukaran pengalaman dengan kabupaten dan kota lain melalui AKKOPSI. Apalagi, Banda Aceh telah menjadi tuan rumah City Sanitation Summit (CSS) XXIV Tahun 2026 yang mempertemukan kepala daerah dan pemangku kepentingan bidang sanitasi dari berbagai wilayah Indonesia.
“Banda Aceh memiliki pengalaman dan sejumlah praktik baik yang dapat dibagikan. Sebaliknya, kita juga ingin terus belajar dari keberhasilan daerah lain. Dengan begitu, kolaborasi tidak berhenti pada forum atau pertemuan, tetapi berkembang menjadi kerja sama yang konkret dan berkelanjutan,” katanya.
Ia berharap kepengurusan AKKOPSI periode 2026–2030 dapat memperkuat peran organisasi tersebut sebagai wadah advokasi, koordinasi, dan kolaborasi pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat pembangunan sanitasi aman di Indonesia.
“Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan sanitasi harus diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat. Lingkungan yang lebih sehat, pengelolaan limbah yang semakin baik, serta akses sanitasi yang aman merupakan bagian dari kualitas hidup yang ingin terus kita tingkatkan di Banda Aceh,” pungkas Sulthan.









Discussion about this post