MASAKINI.CO – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 39 produk obat bahan alam (OBA) ilegal yang mengandung bahan kimia obat (BKO) dalam pengawasan periode Agustus hingga September 2026. Sebanyak 23 produk di antaranya mencantumkan nomor izin edar (NIE) fiktif, sedangkan 16 produk lainnya tidak terdaftar di BPOM.
Temuan tersebut diperoleh melalui pengambilan sampel dan pengujian produk, serta penelusuran terhadap fasilitas distribusi dan produksi.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur produk herbal yang menjanjikan khasiat instan tanpa memperhatikan aspek keamanan.
Menurutnya, pencantuman nomor izin edar fiktif dapat menyesatkan konsumen karena membuat produk seolah-olah telah terdaftar dan mendapat izin dari BPOM. Label herbal, alami, atau tradisional juga tidak otomatis menjamin suatu produk aman digunakan.
“Penggunaan obat bahan alam yang mengandung BKO dapat membahayakan kesehatan karena masyarakat tidak mengetahui secara pasti jenis maupun dosis bahan kimia obat yang terkandung di dalamnya,” ujar Taruna, mengutip infopublik.id, Jumat (19/11/2026).
Dari hasil pengujian, BPOM menemukan sejumlah bahan kimia obat dalam produk-produk tersebut, antara lain sildenafil, parasetamol, deksametason, natrium diklofenak, piroksikam, fenilbutazon, allopurinol, glipizid, mikonazol, siproheptadin, furosemid, dan fenolftalein.
Produk ilegal itu dipasarkan dengan berbagai klaim khasiat, mulai dari meningkatkan stamina pria, mengatasi pegal linu dan asam urat, menambah berat badan, hingga melangsingkan tubuh.
Bahkan, beberapa produk diketahui mengandung lebih dari satu jenis bahan kimia obat. Salah satunya Slimming Coffee yang mengandung furosemid dan fenolftalein.
BPOM juga menemukan Otot Urat Sembilan Raja Kapsul yang mengandung parasetamol, natrium diklofenak, dan deksametason. Sementara Kapsul Asam Urat & Flu Tulang Sirih Bumi mengandung empat jenis BKO, yakni parasetamol, deksametason, natrium diklofenak, dan piroksikam.
Taruna menegaskan, setiap temuan pelanggaran akan ditindaklanjuti melalui penelusuran sumber produksi dan distribusi serta langkah pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaku yang terbukti melanggar dapat dijerat Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.
“BPOM berkomitmen menindaklanjuti setiap temuan pengawasan melalui penelusuran terhadap sumber produksi dan distribusi, serta pelaksanaan langkah pengawasan terhadap produk yang melanggar ketentuan,” tegasnya.
BPOM mengimbau masyarakat untuk tidak membeli maupun menggunakan produk yang masuk dalam daftar temuan tersebut. Masyarakat juga diminta menerapkan Cek KLIK, yakni memeriksa Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa sebelum membeli obat bahan alam maupun suplemen kesehatan.
Keabsahan izin edar produk dapat diperiksa melalui situs cekbpom.pom.go.id atau aplikasi BPOM Mobile. Masyarakat juga perlu mewaspadai produk dengan klaim khasiat instan, harga tidak wajar, serta nomor izin edar yang tidak dapat diverifikasi.
Jika menemukan atau mencurigai adanya produksi, peredaran, maupun promosi obat yang tidak memenuhi ketentuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Contact Center HALOBPOM 1500533 atau Balai Besar, Balai, maupun Loka POM terdekat.






Discussion about this post