MASAKINI.CO
No Result
View All Result
Jumat, November 20, 2026
  • Beranda
  • News
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Olahraga
  • Cerita
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
  • Beranda
  • News
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Olahraga
  • Cerita
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
MASAKINI.CO
Home Cerita

Perempuan Memimpin, Belajar dari Rahmah El Yunusiyah hingga Kebijakan Kemenag

Redaksi by Redaksi
20 November 2026
in Cerita
0

M. Arif Efendi | Foto: dok pribadi

Share on FacebookShare on Twitter

MASAKINI.CO – Para pujangga sering menggambarkan perempuan sebagai cahaya, penjaga peradaban, dan Buya Hamka menyebutnya sebagai tiang, ketika tiang itu rapuh, maka rubuhlah rumah. Jalaluddin Rumi juga pernah berkata, lampu boleh berbeda bentuk, tetapi cahaya yang dipancarkannya tetap sama.

Jika para pujangga benar, maka persoalan kita hari ini bukan apakah perempuan layak memimpin, tetapi mengapa cahaya itu begitu lama kita letakkan di belakang, bukan di depan. Kebijakan Kementerian Agama di bawah pimpinan Menteri Agama Nasaruddin Umar mencoba menjawab persoalan itu dengan cara yang paling relevan: menempatkan perempuan bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai pemimpin. Mereka bisa memimpin Perguruan Tinggi, bisa sebagai Kepala Kanwil, Kepala Kemenag, dan bahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

RelatedPosts

Toleransi dan Keberagaman dari Lampu Berbeda Pancarkan Cahaya yang Sama

Liburan Akhir Tahun: Perjalanan Pulang dan Makna Kepedulian

Menuntaskan Rasa Penasaran di Kediaman Jokowi yang Tak Pernah Sepi

Jauh sebelum ada istilah pengarusutamaan gender, Indonesia sudah memiliki sosok pemimpin dari kaum perempuan, yaitu Rahmah El Yunusiyah. Perempuan kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat, 29 Desember 1900. Rahmah berjuang mendirikan Diniyah Putri pada 1 November 1923, sekolah agama Islam khusus perempuan pertama di Indonesia dan Asia. Saat itu, gagasan perempuan bersekolah saja dianggap melawan adat.

Rahmah, tidak hanya mendirikan sekolah lembaga pendidikan keagamaan. Ia mengintegrasikan kurikulum agama Islam, pengetahuan umum, dan keterampilan hidup agar perempuan mandiri sebagai ibu dan pendidik generasi. Konsep perempuan adalah madrasah pertama. Ia mendirikan ongelukschool pada 1924, sekolah untuk memberantas buta huruf. Mengembangkan Sistem Tritunggal: sekolah, asrama, dan kerja sama dengan masyarakat.

Sejarah mencatat, pengakuan dunia datang kemudian. Model pendidikannya begitu dihormati hingga menginspirasi Universitas Al-Azhar di Kairo untuk membuka fakultas khusus perempuan, Kuliyatul Lil Banat, pada tahun 1962. Pada 1957, Rahmah berkunjung ke Al-Azhar dan dianugerahi gelar kehormatan Syekhah, perempuan pertama di dunia yang menerima gelar itu dari Al-Azhar. Pemerintah Indonesia menganugerahinya Bintang Mahaputera dan menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional.

Rahmah membuktikan pesan pujangga yang paling tajam: perempuan tidak menunggu izin untuk memimpin. Ia memimpin, lalu sejarah yang meminta izin untuk mencatatnya.

Mpu Tantular pada abad ke-14 sudah menulis Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu. Gus Mus kemudian mengingatkan, kebenaran mutlak hanya milik Tuhan, manusia hanya berusaha mencarinya. Jika kita masih merasa hanya laki-laki yang boleh memimpin, itu bukan kebenaran Tuhan, itu kebenaran adat yang sudah usang.

Dari sudut Birokrat, Prof. Dr. H.A. Mukti Ali, Menteri Agama (1971 – 1978) pernah menyatakan bahwa seorang ibu yang berhasil mencapai kedudukan tinggi dan terhormat dalam masyarakat hendaklah selamanya ingat dan sadar, Ibu adalah Ibu. Di sinilah bedanya gerakan wanita di Barat dengan gerakan wanita di Timur. Gerakan wanita di Barat cenderung melepaskan diri dari tanggungjawab dan kewajiban rumah tangga yaitu gerakan yang mereka namakan Women Liberation Movement atau Women’s Lib. Sedangkan gerakan wanita di Timur, di Indonesia, mencari sintesa antara kewajiban rumah tangga dan masyarakat.

Masa kini, Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama dalam kebijakannya menakhodai Kementerian Agama, menilai kepemimpinan perempuan memiliki ruang yang strategis dan penting untuk didorong, terutama dalam membawa nilai kepedulian, kelembutan, dan keberlanjutan.

Penulis mengamati, ada lima pandangan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menjadi fondasi kebijakan ini:

Pertama, Tidak Ada Larangan pemimpin perempuan dalam Islam. Menag Nasaruddin Umar menegaskan agar masyarakat tidak melarang perempuan menjadi pemimpin, karena kualitas kepemimpinan tidak bergantung pada jenis kelamin, melainkan pada kapasitas dan integritas.

Kedua, Meneladani Ratu Balqis. Menag Nasaruddin Umar merujuk pada kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur’an (red: Surah An-Naml) sebagai contoh kepemimpinan perempuan yang demokratis. Ratu Balqis digambarkan selalu meminta pertimbangan kabinet dan pendampingnya sebelum mengambil keputusan. Pemimpin yang tidak otoriter, tetapi musyawarah.

Ketiga, Nilai Kelembutan dan Manajerial. Menurut Menag Nasaruddin Umar, para pemimpin besar terbukti mampu menjalankan fungsi kesabaran, ketenangan, serta kelembutan (femininity) dalam fungsi manajerial yang sangat dibutuhkan saat ini.

Keempat, Gagasan Eco-Feminine untuk Krisis Global. Menag Nasaruddin Umar mendorong kepemimpinan perempuan sebagai solusi untuk merespons krisis ekologi global. Dunia membutuhkan pola kepemimpinan yang tidak sekadar bertumpu pada kekuasaan material, melainkan mengedepankan kasih sayang, keseimbangan, dan pemeliharaan lingkungan.

Kelima, Peran publik, bukan hanya domestik.
Menag Nasaruddin Umar mengajak perempuan tidak hanya mengambil peran di ranah keluarga, tetapi juga aktif di ruang sosial dan publik. Ini bukan sekadar pidato, namun diterjemahkan menjadi kebijakan yang tajam.

Dari Regulasi Menjadi Kursi Kepemimpinan

Kementerian Agama menerapkan berbagai kebijakan afirmatif dan program pengarusutamaan gender untuk membuka akses kepemimpinan perempuan di sektor layanan keagamaan, birokrasi, dan pendidikan.

Belum lama ini, Menteri Agama melantik beberapa pejabat di Kementerian Agama dari unsur perempuan. Misalnya yang paling menonjol adalah Rektor, Kepala Kemenag di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia. Bahkan, hingga kebijakan pemimpin perempuan merambah di Kantor Urusan Agama.

Melalui PMA Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA serta KMA Nomor 1644 Tahun 2025, syarat pengisian Kepala KUA diperluas tidak hanya dari jabatan Penghulu, tetapi juga dari Penyuluh Agama Islam. Hasil ini nyata dan fakta. Pada Juni 2026, Ditjen Bimas Islam resmi melantik 15 Penyuluh Agama Islam perempuan sebagai Kepala KUA untuk memimpin layanan keagamaan, pembinaan keluarga, kemasjidan, serta zakat dan wakaf di tingkat kecamatan.

Berdasarkan PMA Nomor 30 Tahun 2024, Kepala KUA perempuan menjalankan fungsi manajerial dan tata kelola layanan publik, sementara kewenangan wali hakim dan penandatanganan buku nikah tetap dijalankan oleh pejabat Penghulu laki-laki. Pembagian ini menunjukkan kebijakan yang berani, sekaligus menghormati fikih. Ini adalah perubahan sejarah. KUA yang selama puluhan tahun identik dengan laki-laki, kini dipimpin perempuan.

Manajemen Talenta ASN yang Berkeadilan Gender

Dalam reformasi birokrasi internal, Kemenag memastikan sistem promosi jabatan memberikan peluang yang setara. Pada penerapan Manajemen Talenta ASN, Menag Nasaruddin Umar melalui Biro SDM menegaskan pemetaan karier, pengembangan kepemimpinan, dan perencanaan suksesi dirancang berbasis rekam jejak dan portofolio kompetensi agar tidak merugikan pegawai perempuan.

Kebijakan ini mendorong peningkatan proporsi perempuan di jajaran pejabat struktural serta pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), termasuk jabatan Rektor perempuan di lingkungan UIN dan IAIN.

Terus berlanjut, melalui KMA Nomor 571 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), Kemenag mengawal perencanaan dan penganggaran responsif gender di seluruh unit kerja pusat hingga daerah.

Melalui kemitraan seperti Program INOVASI, Kemenag mendukung studi kepemimpinan perempuan di madrasah, penyusunan panduan bagi guru perempuan, serta penguatan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Kepemimpinan perempuan juga ditopang oleh regulasi perlindungan, seperti PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di satuan pendidikan Kemenag, guna menjamin ruang kerja dan belajar yang aman bagi sivitas akademika perempuan.

Selain itu, melalui organisasi internal, Kemenag mengarahkan Dharma Wanita Persatuan (DWP) untuk bertransformasi menjadi motor penggerak program sosial, pendidikan inklusi, dan literasi digital. Kemenag juga aktif berkolaborasi dengan Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, serta organisasi perempuan keagamaan seperti Muslimat NU, Fatayat NU, dan International Muslim Women Union untuk mendorong kepemimpinan perempuan dalam isu ketahanan keluarga, moderasi beragama, dan krisis ekologi.

Pemimpin Perempuan sebagai Cermin

Untuk menganalisa berbagai kebijakan Kementerian Agama terkait kepemimpinan perempuan. Penulis mencoba sedikit mengurai dari perspektif pujangga dan sastrawan. Para pujangga sudah lama mengingatkan bahwa kepemimpinan yang baik bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang paling jernih hatinya.

Mulai dari, Rabindranath Tagore. Ia memandang dunia sebagai satu rumah besar (Vasudhaiva Kutumbakam), di mana setiap nada dibutuhkan untuk menciptakan simfoni. Jika simfoni kepemimpinan hanya dimainkan oleh laki-laki, simfoni itu akan timpang.

W.S. Rendra juga menulis, Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Jika Kemenag hanya berkata mendukung perempuan, tetapi tidak memberi kursi, itu bukan perjuangan.

Chairil Anwar turut menulis, Berikan kami arti, berjagalah terus di garis batas. Makna ini, diterjemahkan oleh sosok Rahmah El Yunusiyah yang telah memberi arti itu pada 1923. Lalu, tugas generasi penerus sekarang adalah menjaga garis batas itu: jangan biarkan perempuan kembali hanya menjadi penonton di lembaga yang telah terbangun.

R.A Kartini dalam surat-suratnya tidak meminta perempuan dimanja. Ia meminta perempuan diberi ilmu. Jika perempuan dibiarkan bodoh, maka bangsa akan melahirkan generasi yang bodoh. Jika perempuan diberi pendidikan, maka bangsa akan bangkit. Rahmah El Yunusiyah adalah jawaban nyata dari surat Kartini tersebut. Diniyah Putri adalah bukti bahwa cahaya perempuan tidak boleh dikurung di dapur. Ia harus dinyalakan di ruang kelas, lalu dibawa ke ruang publik. Sementara, kebijakan Kemenag menjadikan Rektor, Kepala Kanwil, Kepala Kemenag dan Kepala KUA dari sosok perempuan hari ini adalah kelanjutan dari surat Kartini yang ditulis lebih dari 100 tahun lalu.

Pujangga dari Minangkabau, Sumatera Barat, Buya Hamka dalam karya-karyanya, termasuk dalam Tafsir Al-Azhar dan novel-novelnya, selalu menempatkan perempuan bukan sebagai makhluk yang lemah, tetapi sebagai tiang. Jika tiang itu rapuh, rumah akan roboh. Jika tiang itu kuat, rumah akan tegak. Hamka mengingatkan, kelembutan perempuan bukan kelemahan. Kelembutan adalah kekuatan yang menenangkan rumah, menenangkan masyarakat, dan menenangkan bangsa. Inilah yang dimaksud oleha Menag Nasaruddin Umar dengan nilai femininity dan eco-feminine: kepemimpinan yang tidak menghancurkan, tetapi memelihara. Kepemimpinan yang tidak menaklukkan alam, tetapi merawatnya.

Pramoedya Ananta Toer dalam Bumi Manusia dan tetralogi Buru menggambarkan Nyai Ontosoroh,  perempuan yang ditindas sistem, tetapi justru paling berpendidikan, paling berani, dan paling merdeka pikirannya. Disini, Pramoedya menafsirkan bahwa perempuan yang terdidik akan selalu melawan takdir yang dipaksakan padanya. Selama perempuan hanya diberi peran domestik, selama itu pula bangsa tidak akan merdeka seutuhnya. Kemerdekaan bangsa tidak diukur dari bendera yang berkibar, tetapi dari apakah perempuan bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Kebijakan Manajemen Talenta ASN yang berkeadilan gender adalah jawaban atas kritik Pramoedya itu. Promosi jabatan (red:pemimpin) tidak boleh berdasarkan jenis kelamin, tetapi berdasarkan rekam jejak dan kompetensi.

Maestro, penyair, sastrawan sekaligus guru besar Universitas Indonesia, Sapardi Djoko Damono, pernah juga menuliskan dalam puisinya ‘Yang fana adalah waktu. Kita abadi’. Kalimat ini jika dibaca dalam konteks kepemimpinan perempuan, menjadi sangat tajam: jabatan itu fana. Kepala Kemenag-KUA hari ini, besok bisa berganti. Rektor hari ini, besok bisa pensiun. Tetapi pengabdian yang ditinggalkan seorang pemimpin perempuan seperti yang ditinggalkan Rahmah El Yunusiyah itu yang abadi.

Selain itu, sastrawan, Taufiq Ismail dalam puisi-puisinya juga selalu mengingatkan bahwa sejarah tidak dibuat oleh orang yang diam. Sejarah dibuat oleh orang yang berani turun, berani bersuara, sekaligus berani memikul tanggung jawab. Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dengan bahasa yang lebih membumi sering mengingatkan, bangsa ini tidak akan tumbuh jika perempuan hanya disuruh sekadar mendo’akan dari rumah, sementara laki-laki yang merusak terus berkuasa di luar. Perempuan harus ikut memikul, ikut mengawasi, dan turut serta memimpin.

Narasi dua pujangga, Taufiq Ismail dan Cak Nun, bertemu dalam satu pesan menohok bahwa perempuan tidak boleh hanya menjadi penonton sejarah. Ia harus menjadi pelaku sejarah kebijakan pemerintah.

Dari Diniyah Putri di Padang Panjang pada 1923, hingga kini Rektor-Kanwil-Kepala Kemenag-Kepala KUA dari sosok perempuan memiliki benang merah yang sama bahwa perempuan Indonesia tidak pernah kekurangan kapasitas, yang kurang adalah kesempatan.

Menag Nasaruddin Umar dengan gagasan eco-feminine dan teladan Ratu Balqis sedang mengembalikan kesempatan itu bagi kaum perempuan. Bukan dengan mengorbankan laki-laki, tetapi dengan menyempurnakan kepemimpinan lembaga. Seperti kata para pujangga: cahaya tidak berkurang karena dibagi. Cahaya justru semakin terang ketika ada lebih banyak lampu yang menyala.

Jika Rahmah El Yunusiyah bisa mendirikan sekolah perempuan pertama di Asia tanpa dukungan regulasi, bayangkan apa yang bisa dilakukan perempuan Indonesia hari ini, ketika negara akhirnya membuka pintu. Para perempuan bukan hanya pelengkap. Tapi para perempuan adalah pemimpin.

Bahasa Menentukan Siapa yang Boleh Memimpin

Inilah yang sering kita lupakan bahwa kebijakan tidak hanya mengubah struktur, ia mengubah wacana. Dan wacana  cara kita berbicara menentukan siapa yang dianggap layak memimpin.

Dalam analisis wacana kritis, ada tiga lapisan yang bekerja sekaligus: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Ketiganya tampak jelas dalam kasus kepemimpinan perempuan di Kementerian Agama.

Wacana teks dari ‘ibu’ menjadi ‘kepala’. Selama puluhan tahun, wacana birokrasi keagamaan menempatkan perempuan dalam diksi yang domestik seperti ibu, pendamping, pembina, anggota DWP. Kata-kata itu tidak salah, tetapi ia membatasi. Perempuan boleh membina, tetapi tidak memimpin. Boleh mendampingi, tetapi tidak memutuskan.

Ketika Kemenag menulis frasa baru dalam regulasi  “Kepala KUA perempuan”, “Rektor perempuan”, “Manajemen Talenta berbasis kompetensi” ia sedang melakukan revolusi teks. Kata Kepala yang dulu selalu berkonotasi laki-laki, kini harus dibaca ulang.

Inilah yang disebut Norman Fairclough sebagai perubahan diskursif: ketika bahasa resmi negara berubah, cara masyarakat membayangkan kekuasaan juga berubah. Anak perempuan di madrasah kini tidak hanya mendengar “jadilah ibu yang baik”, tetapi juga “jadilah Kepala KUA yang baik”. Satu kata mengubah imajinasi satu generasi.

Wacana Praktik Diskursif. Siapa yang boleh berbicara tentang Agama? Pada ranah ini, Teun A. van Dijk pernah mengingatkan bahwa kekuasaan paling halus adalah kekuasaan untuk menentukan siapa yang boleh berbicara dan siapa yang harus diam. Dalam wacana keagamaan konvensional, perempuan sering ditempatkan sebagai pendengar ceramah, bukan pemberi fatwa. Sebagai jama’ah, bukan sebagai otoritas. Gelar Syekhah yang diberikan Al-Azhar kepada Rahmah El Yunusiyah pada 1957 adalah perlawanan terhadap praktik diskursif itu. Syekh selama ini biasanya gelar laki-laki. Ketika Al-Azhar menambahkan huruf ah menjadi Syekhah, ia sedang berkata: otoritas keilmuan tidak memiliki jenis kelamin.

Hal yang sama terjadi ketika Menag Nasaruddin Umar menggunakan wacana eco-feminine dan Ratu Balqis. Ia tidak sedang meminjam istilah feminisme Barat. Ia sedang merebut kembali wacana Islam dari tafsir patriarkal. Ia mengatakan, dalam Al-Qur’an sendiri ada pemimpin perempuan yang demokratis, yang musyawarah, yang tidak otoriter. Jika Al-Qur’an saja mengakui Ratu Balqis, mengapa birokrasi kita tidak mengakui kepemimpinan perempuan?

Wacana eco-feminine juga penting. Selama ini wacana kepemimpinan didominasi diksi maskulin: menaklukkan, menguasai, memenangkan, mengendalikan. Menag Nasaruddin Umar mencoba menggantinya dengan diksi feminin: memelihara, merawat, menyeimbangkan, mengasuh. Ini bukan sekadar pilihan kata yang manis. Ini adalah pergeseran paradigma: dari kepemimpinan sebagai kekuasaan, menjadi kepemimpinan sebagai perawatan.

Wacana praktik sosial dari simbol menjadi struktur. Analisis wacana yang paling tajam adalah yang bertanya, apakah perubahan bahasa ini benar-benar mengubah struktur, atau hanya menjadi simbol?

Di sinilah kebijakan Kemenag diuji. Jika, Rektor, Kanwil, Kepala KUA dari unsur perempuan hanya segelintir orang, lalu berhenti, maka wacana itu tentu menjadi tokenisme — simbol yang menutupi ketidakadilan yang lebih besar. Tetapi jika segelintir orang itu menjadi pintu masuk bagi ratusan Kepala KUA perempuan berikutnya, bagi Rektor perempuan, bagi pejabat struktural perempuan, maka wacana itu menjadi struktur.

KMA 571 Tahun 2020 tentang PUG, PMA 73 Tahun 2022 tentang PPKS, dan Manajemen Talenta berbasis kompetensi adalah upaya agar perubahan wacana tidak berhenti di spanduk. Ia masuk ke anggaran, ke sistem promosi, ke perlindungan dari kekerasan seksual, ke kurikulum madrasah.

Inilah perbedaan antara wacana yang kosmetik dan wacana yang transformatif. Wacana kosmetik berkata “perempuan hebat” di Hari Kartini, lalu lupa keesokan harinya. Wacana transformatif mengubah PMA, mengubah KMA, mengubah siapa yang duduk di kursi kepemimpinan suatu lembaga. Tantangan terbesarnya justru ada di masyarakat. Wacana patriarkal tidak hanya hidup di regulasi, ia hidup di candaan, di meme, di ceramah, di komentar “perempuan kok jadi pemimpin”. Wacana itu tidak bisa dilawan dengan regulasi saja. Ia harus dilawan dengan wacana tandingan yang terus-menerus, lewat puisi, lewat ceramah, bahkan mencuat lewat dari keteladanan.

 

Penulis: M Arif Efendi

Tags: Keadilan GenderPemimpin Perempuan
Previous Post

100 Tukang di Aceh Ikuti Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bangunan

Related Posts

Minim Anggaran, Perhatian terhadap Perempuan di Aceh Masih Rendah

by Riska Zulfira
14 Desember 2024
0

MASAKINI.CO - Aktivis perempuan, Suraiya Kamaruzzaman, menyoroti minimnya perhatian terhadap isu perempuan di Aceh pasca MoU Helsinki. Meskipun sejumlah kebijakan...

Ceramah di Tabligh Akbar Banda Aceh, UAS Tegaskan Perempuan Boleh Pimpin Daerah

by Redaksi
18 November 2024
0

MASAKINI.CO – Ustadz Abdul Somad (UAS) menegaskan bahwa perempuan boleh memimpin suatu daerah. Hal ini disampaikan dai kondang tersebut saat...

Discussion about this post

CERITA

Perempuan Memimpin, Belajar dari Rahmah El Yunusiyah hingga Kebijakan Kemenag

20 November 2026

Toleransi dan Keberagaman dari Lampu Berbeda Pancarkan Cahaya yang Sama

18 November 2026

Liburan Akhir Tahun: Perjalanan Pulang dan Makna Kepedulian

16 November 2026

Menuntaskan Rasa Penasaran di Kediaman Jokowi yang Tak Pernah Sepi

15 November 2026

TERPOPULER

Plugin Install : Popular Post Widget need JNews - View Counter to be installed
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Privacy

Copyright © 2025 - masakini.co

No Result
View All Result
  • Daerah
  • News
  • Nasional
  • Internasional
  • Olahraga
  • Cerita
  • Foto
  • Video

Copyright © 2025 - masakini.co