MASAKINI.CO – Sejumlah pakar dilibatkan untuk mengkaji pengelolaan hutan Aceh yang disebut makin kritis dan salah arah pengelolaan. Pakar tersebut terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Aceh, Lembaga Wali Nanggroe, dan akademisi Universitas Syiah Kuala.

Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan KLHK, Istanto, mengatakan dari seluruh tutupan hutan yang ada di Sumatera, Provinsi Aceh memiliki peranan cukup besar sebab memiliki 23 persen tutupan hutan.

“Jadi peranan Aceh ini sangat luar biasa, ditambah lagi hutan di Aceh punya spesies kunci seperti harimau, badak, dan orang utan. Artinya biodiversitas hutan Aceh sangat tinggi,” kata Istanto usai pertemuan rapat koordinasi Pelaksanaan Kajian Pengelolaan Hutan di Aceh, Rabu (9/11/2022).

Dia mengatakan, dalam pertemuan Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al Haytar dengan Menteri KLHK beberapa waktu lalu, Wali berharap pengelolaan hutan Aceh bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Dari pertemuan tersebut, lahir wacana membentuk tim untuk mengkaji mekanisme pengelolaan hutan Aceh. Menurutnya, hasil kajian tim ini, akan selesai pada akhir November mendatang.

“Kemudian akan dibahas dengan stakeholder di Jakarta pada Desember nanti,” sebutnya.

Sementara Teungku Malik Mahmud Al Haytar mengakui, pengelolaan hutan Aceh selama ini belum maksimal. Rendahnya pengawasan dan maraknya ilegal logging, kian memperparah kerusakan kondisi hutan di Serambi Mekkah.

“Kita semua harus berupaya menyelamatkan sisa-sisa hutan Aceh yang masih terjaga,” ujarnya.

Wali berharap, tim kajian tersebut nantinya bisa merumuskan bagaimana pengelolaan hutan Aceh supaya lebih baik. Menurutnya, hal tersebut tak hanya bermanfaat bagi Aceh saja, melainkan juga untuk Indonesia.