MASAKINI.CO – Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh (IKAMBA) memperingatkan akan bahaya efek domino, dari inflasi pasca kenaikan harga BBM yang bakal mempengaruhi kualitas ekonomi di Banda Aceh, apalagi pasca kenaikan harga BBM di awal bulan September 2022.
Ketua Umum IKAMBA, Akbar Anzulai menyampaikan, laju inflasi di Kota Banda Aceh per periode Juli-Agustus 2022 mengalami penurunan. Pada bulan Juli tercatat sebesar 0,98 persen, pada bulan ini turun menjadi minus 0,32 persen, penurunan angka ini tergolong masih kecil.
Ia mengingatkan, bahwa yang harus diwaspadai ketika naiknya harga BBM di awal bulan September, setelah data inflasi dirilis oleh BPS, bakal membuat kualitas ekonomi di Banda Aceh mengkhawatirkan.
IKAMBA berharap, Pj Walikota Banda Aceh, Bakri Siddiq untuk berkerja lebih serius, dengan melibatkan SKPK dan unsur-unsur strategis lainnya.
“Perlu menyiapkan skema dan solusi, ini penting sebagai langkah antisipasi, apabila terjadinya lonjakan harga barang dan kebutuhan pokok di pasar untuk memastikan supply barang dan harga tetap terkontrol dengan baik,” ujar Akbar, Senin (26/9/2022).
Ia menerangkan, sebagaimana diketahui, setelah harga BBM naik, harga barang terutama kebutuhan pokok, sudah mulai mengalami kenaikan.
IKAMBA mendorong Pj Walikota Banda Aceh untuk melakukan operasi pasar yang benar-benar serius lagi objektif. Kemudian, menyiapkan skema alternatif lainnya, seperti BLT dan sejenisnya.
“Ini sangat serius, apalagi sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti Aceh saat mengevaluasi inflasi daerah. Aceh menjadi salah satu daerah dengan inflasi paling tinggi, yaitu 6,97 persen,” katanya.
“Ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM yang di satu sisi sangat kita sayangkan, imbasnya adalah akan terjadi efek domino yang sangat berdampak pada banyak sektor di kehidupan masyarakat,” jelas Akbar.
Lebih jauh, pihaknya menilai, penting bagi Pj Walikota Banda Aceh untuk mengintegrasikan persoalan inflasi ini secara komperhensif dan aktual bersama SKPK.
Di saat yang sama, IKAMBA mengingatkan agar Bakri Siddiq melibatkan unsur eksternal seperti akademisi, LSM, pengusaha, OKP, ORMAS, dan unsur strategis eksternal lainnya.
Dengan demikian, mendapatkan banyak masukan serta solusi, agar pemkot setempat dapat mengontrol laju inflasi dan kestabilan harga barang pokok.
