DPRA Minta Petugas Vaksinator Kedepankan Pendekatan Persuasif 

Ratusan warga di PPI Ujong Serangga, Kecamatan Susoh, Abdya, mengamuk dan mengusir tim vaksinator Covid-19 karena diduga memaksa warga untuk divaksin, Selasa 28/9/2021. (foto: Akmal untuk masakini.co)

Bagikan

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

DPRA Minta Petugas Vaksinator Kedepankan Pendekatan Persuasif 

Bagikan

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Ratusan warga di PPI Ujong Serangga, Kecamatan Susoh, Abdya, mengamuk dan mengusir tim vaksinator Covid-19 karena diduga memaksa warga untuk divaksin, Selasa 28/9/2021. (foto: Akmal untuk masakini.co)

MASAKINI.CO – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Safaruddin mengomentari aksi pembubaran paksa vaksinator dari Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya (Abdya) oleh ratusan warga yang berada di PPI Ujong Serangga, Kecamatan Susoh, Selasa (28/9/2021) kemarin.

Dia menyebut amukan warga itu terjadi karena strategi pendekatan yang dilakukan salah dan belum massifnya sosialisasi vaksinasi yang dilakukan pemerintah setempat.

Harusnya, petugas kesehatan bisa terlebih dahulu melakukan pendekatan melalui kepala desa atau petugas PPI Ujong Serangga sebelum menurunkan tim vaksinator ke lokasi yang ditargetkan.

“Pendekatan yang dilakukan petugas kesehatan tidak dengan cara persuasif dan tidak didasari semangat kearifan lokal yang dimiliki di daerah setempat. Ini strategi pemerintah salah dan keliru,” katanya, Rabu (29/9/2021).

Harusnya petugas menyampaikan terlebih dahulu baik buruknya vaksinasi. Sehingga dengan sendirinya masyarakat akan mengikuti program vaksinasi tanpa merasa ada paksaan. “Ngapain dipaksa-paksa,” ujarnya.

Disisi lain, wakil rakyat di DPRA asal Aceh Barat Daya ini juga menyorot cara petugas vaksinasi mendatangi warga. Seharusnya program vaksinasi bisa dilakukan di Puskesmas atau meunasah gampong lebih steril.

Bukan dengan mendatangi langsung PPI Ujong Serangga, sehingga masyarakat yang ingin beli ikan merasa terancam dan berdampak pada terganggunya perputaran ekonomi masyarakat nelayan.

“Gara-gara dibuat poskonya disana (PPI Ujong Serangga). Kemudian model sistem paksa, orang tidak mau datang ke sana. Sikap dan kebijakan yang sedikit tidak populis ini harus ditinggalkan,” tegasnya.

Lembaga DPRA, tuturnya, sangat mendukung program vaksinasi dalam rangka memutuskan mata rantai penularan Covid-19. Akan tetapi harus dilakukan dengan cara persuasif dan humanis. Jangan sampai karena mengejar target, lalu kegiatan vaksinasi mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat. Apalagi selama pandemi ini masyarakat sudah sangat terjepit ekonomi.

“Saya sebagai putra daerah merasa kecewa dan minta kejadian ini tidak terulang lagi. Saya mendukung vaksin, tapi strategi pendekatannya harus dilakukan secara persuasif dan humanis. Jangan ada unsur paksaan,” pungkasnya.(Adv)

TAG

Bagikan

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Berita Terbaru

Berita terpopuler

Add New Playlist