MASAKINI.CO – Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah melakukan penyelidikan terhadap beberapa pejabat di Aceh harus bersifat transparan dan tuntas.

Koordinator MaTA, Alfian mengatakan penyelidikan ini jangan sampai terjadi “negosiasi” antara pejabat Pemerintah Aceh itu dengan lembaga anti rasuah.

“Proses penyelidikan terbuka ini bukan hanya satu kasus, tapi banyak kasus. KPK harus lebih transparan kepada publik, artinya proses yang sedang berjalan harus tuntas,” katanya, Selasa (22/6/2021).

Dia menyebut, penyelidikan terbuka oleh KPK tersebut perlu di kawal secara serius. Semua stakeholder di Aceh harus mendukung penyelidikan ini untuk memberantas korupsi.

MaTA mendesak KPK jangan “bermain mata” dengan oknum-oknum yang sedang diperiksa dan diduga terlibat korupsi di Aceh.

Jangan sampai seperti saat KPK menangani kasus kepala daerah di Kabupaten Tanjung Balai beberapa waktu lalu. Dimana terdapat oknum penyedik KPK mencari keuntungan dengan kasus yang sedang ditangani itu.

Sementara pimpinan KPK juga diduga melakukan komunikasi dengan pihak yang sedang berpekara, padahal secara kode etik di lembaga antirasuah itu di larang keras, dan merupakan pelanggaran berat.

“Jangan sampai hal yang sama terjadi di Aceh. Kepercayaan publik nanti semakin tergerus kepada lembaga KPK yang akhir-akhir ini dipersoalkan integritas oleh publik,” tegasnya.

Saat ini, KPK sedang melakukan penyelidikan terhadap sejumlah pejabat di Aceh. Penyelidikan itu dilakukan di salah satu gedung pemerintah di Banda Aceh.

Penyelidikan itu terkait kebijakan anggaran Pemerintah Aceh, diantaranya pengadaan kapal penumpang (Aceh Hebat), pembangunan jalan dengan skema multiyears, bantuan hibah dan bansos serta anggaran refocusing masa pandemi.