MASAKINI.CO — Ketua tim Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal meminta Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) untuk fokus menghidupkan pelabuhan bebas Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (free trade zone-FTZ).
Hekal mengungkap, hal tersebut merupakan implementasi dari UU Nomor 37 Tahun 2000 tentang kawasan bebas dan pelabuhan bebas Sabang menjadi undang-undang.
Menurutnya, jika Pelabuhan Bebas Sabang dihidupkan, maka taraf ekonomi masyarakat Aceh pada umumnya dapat ditingkatkan, sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Aceh.
“Sudah saatnya BPKS lebih fokus dan membuat program kerja yang terarah, terukur serta memiliki input atau income yang jelas dan salah satu peluangnya adalah dengan menghidupkan Pelabuhan Bebas Sabang, kita akan fokus membantu BPKS untuk mewujudkannya,” Kata Hekal dalam rapat dengar pendapat dengan BPKS di Hermes Hotel, Sabtu (29/2).
Pihaknya akan kembali ke Sabang untuk meninjau ulang kendala, serta peluang investasi dapat berjalan selama masa kerja lima tahun ini.
“Kita akan terus mendorong pemerintah pusat beserta stakeholder terkait, untuk bersama mewujutkan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai salah satu sarana mendongkrak ekonomi rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI asal Aceh, Rafly menilai kinerja BPKS sedikit terhambat akibat saat penetapan UU No 37, tersebut kondisi Aceh tidak kondusif, ditambah lagi pada tahun 2004 tsunami menghantam sejumlah daerah di Aceh.
Ia menegaskan bahwa BPKS perlu ada pembenahan, sehingga layak menjadi salah satu pelabuhan internasional dalam kawasan pelabuhan bebas Sabang.
“Masih banyak yang harus dibenahi, selain program kerja dan perencanaan yang jelas, juga fokus membangun hubungan kerja dengan para stakeholder terkait, ” punkas Rafli.[Ahlul Fikar]
