MASAKINI.CO – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin meminta agar pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh makin ditingkatkan kualitasnya demi terciptanya pelayanan yang prima.
“Pelayanan harus lebih ditingkatkan demi pelayanan yang lebih prima. Dengan hadirnya Pak Zoel sebagai pimpinan baru di Imigrasi Banda Aceh, kami harap pula adanya ide untuk paradigma baru pelayanan publik prima, yang berbasis IT dengan mengadopsi revolusi 4.0,” kata Taqwaddin saat menerima kunjungan kerja Kepala Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Telmaizul Syatri, beserta jajarannya di Kantor Ombudsman Aceh, Senin (20/4).
Taqwaddin menyampaikan, dengan adanya silaturrahmi ini, pihaknya berharap hubungan antara Ombudsman dan Imigrasi akan lebih bagus, demi peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Hal ini penting dilakukan demi mewujudkan kepuasan warga masyarakat terhadap pelayanan Keimigrasian di Kota Banda Aceh. Kantor Imigrasi Klas I Banda Aceh, sudah layak sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK),” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Telmaizul Syatri menjelaskan kunjungan tersebut merupakan ajang silaturahmi antara kedua belah pihak kerena memiliki perjanjian kerjasama di tingkat pusat.
Selain itu ia juga mengungkapkan bila dirinya baru seminggu menjabat sebagai Kepala Imigrasi Klas 1 Banda Aceh.
“Kami ingin beraudiensi serta tukar pikiran dengan Ombudsman terkait pelayanan yang kami berikan. Karena Ombudsman merupakan lembaga resmi yang mengawasi pelayanan publik,” kata Telmaizul alias Pak Zoel.
“Kami juga berharap, jika ada pengaduan warga masyarakat ke Ombudsman nantinya terkait pelayanan di Imigrasi silahkan disampaikan langsung untuk kemudian kita perbaiki,” pintanya.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas mengenai kesiapan pihak Imigrasi menangani permasalah Covid-19 di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar.
Selain itu, dibincangkan pula mengenai kesiapan Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh terkait Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pelayanan publik di salah satu jajaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tersebut. []
