Risiko rumah sakit kelebihan beban hingga kolaps disebut bisa terjadi jika pemerintah tetap menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.
Hal itu disampaikan koalisi warga pro-transparansi dan akurasi data penyebaran virus corona (Covid-19) atau LaporCovid-19 pada Minggu (6/12).
“Pemerintah hendaknya tetap menunda pelaksanaan pilkada hingga pandemi Covid-19 terkendali. Artinya, tidak ada pertambahan kasus Covid-19 baru, membaiknya testing, kontak lacak, dan fasilitas layanan isolasi bagi pasien Covid-19. Jika pilkada tetap berlangsung akan menimbulkan potensi kolapsnya rumah sakit beserta tenaga kesehatan kita,” bunyi pernyataan koalisi LaporCovid-19.
Gelaran pilkada serentak memicu polemik lantaran diselenggarakan ketika Indonesia masih mencatat rekor harian kasus virus corona setiap harinya.
Pemerintah tetap menggelar hajatan politik tersebut meski sejumlah pihak telah mewanti-wanti risiko penularan bahkan klaster Covid-19 baru usai pilkada.
Koalisi LaporCovid-19 mengatakan dengan laju penularan yang masih tinggi, pilkada yang diselenggarakan di 270 daerah secara serentak dikhawatirkan bakal semakin meningkatkan skala wabah.
Kasus yang tinggi, kata koalisi itu, diperparah dengan cakupan pemeriksaan yang rendah dan jumlah alat tes PCR yang masih minim.
Berdasarkan data yang dikumpulkan para relawan koalisi LaporCovid-19, hingga 4 Desember, 270 kabupaten/kota yang melangsungkan pilkada masih memiliki kasus positif aktif corona yang tinggi dengan jumlah total kasus aktif sebanyak 43.377 orang.
Dari data tersebut, terdapat pula 21 wilayah yang memiliki lebih dari 500 kasus positif aktif, dan 65 kota/kabupaten memiliki lebih dari 100 kasus positif aktif.
“Angka kematian di berbagai wilayah yang menyelenggarakan pilkada juga meningkat, baik kematian yang terkonfirmasi positif maupun mereka dengan status probable. Jika merujuk pada panduan pencatatan kematian Covid-19 dari WHO, total jumlah kematian yang ada di 270 kabupaten/kota pilkada mencapai 12.945 orang,” tulis koalisi LaporCOVID-19.
Lebih lanjut, kelompok masyarakat sipil itu menganggap keputusan DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu untuk tetap melaksanakan pilkada nanti menjadi bukti bahwa pemerintah abai dengan kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat.
CNN
Discussion about this post