MASAKINI.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Bardan Sahidi menyoroti pelayanan bank syariah di Aceh yang kerap menimbulkan masalah. Kritikannya itu disampaikan dalam sidang paripurna DPR Aceh, saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBA tahun 2020.
Bardan Sahidi mengakui banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan kepadanya terkait Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank syariah yang sering kosong, dan transaksi sering gagal.
Keresahan publik Aceh atas pengunaan jasa perbankan dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), baik milik Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) di Aceh, cukup serius.
Anggota Komisi I DPR Aceh ini menyebut, Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Aceh Syariah telah terjadi kekosongan kas dan gagal transfer sementara saldo terdebit sehingga menyebabkan antrean panjang.
Penyebab semua itu, duga Badan Sahidi karena disebabkan kelemahan manajemen dan dukungan teknologi informasi (TI) atau infomation tecnology (IT) perbankan di Aceh.
Dia mendesak Menteri BUMN untuk menegur kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI) yang beroperasi di Aceh.
“Saya meminta pemerintah dapat mengatasi ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Apalagi menjelang Idul Fitri dan pembayaran gaji ASN bulan ke-13,” ujarnya, Selasa (4/5/2021).
Menurut politisi PKS itu, buruknya pelayanan bank syariah di Aceh disebabkan oleh pengelolaan manajemen yang kurang baik dan lemahnya dukungan IT.
Katanya, bila pelayanan bank buruk jangan kemudian dilebelkan pada sistem syariahnya yang buruk, tapi hal itu terjadi akibat manajemen bank itu sendiri yang tidak berbenah dan terkesan amburadul.
“Jangan menyebut syariahnya yang salah,” tuturnya.
Bardan menegaskan, pihak BSI harus segera membenahi persoalan tersebut yang dinilai telah merugikan nasabah.
“Jangan terjadi lagi masyarakat antri lama di ATM seperti beberapa hari belakangan, sebab itu akan terjadi kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19,” tegasnya.(Adv)
