MASAKINI.CO – Sejumlah lembaga masyarakat sipil dan lintas perkumpulan anak muda di Aceh menggelar peringatan Hari Perdamaian Aceh, yang jatuh saban tahunnya di tanggal 15 Agustus. Dalam peringatan tersebut, sejumlah penyintas konflik Aceh akan membaca ‘Surat Harapan’ yang ditulis bersama-sama.
“Inisiatif merayakan perdamaian Aceh tahun ini terinspirasi dari pembacaan Dokumen Rencana Pembangunan Aceh (PRA) yang berisi 14 isu, salah satunya Perdamaian Berkelanjutan. Namun isinya berisi intervensi ekonomi terhadap tapol-napol dan korban konflik, tanpa definisi yang jelas mengenai siapa korban konflik yang dimaksud dalam dokumen tersebut. Ini tentu saja ironis,” kata akademisi sekaligus aktivis perempuan Aceh, Khairani Arifin, Sabtu (13/8/2022).
Dia menuturkan, berdasarkan data yang diekspose Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, terdapat 5.264 pernyataan korban yang telah diambil sebagai bagian dari upaya pengungkapan kebenaran. Tentu saja, katanya, belum semua korban masuk dalam database. Selain itu, ada banyak sekali permasalahan pasca perdamaian yang harusnya dicicil untuk diselesaikan.
“Dokumen panduan perencanaan tersebut perlu dikoreksi dan dipertajam. Salah satunya dengan menghelat kegiatan ini, yang memadukan aspirasi lewat surat-surat yang ditulis korban pelanggaran HAM terkait harapan mereka, sekaligus ungkapan kekecewaan dan kritik atas dokumen RPA yang tidak berperspektif korban,” ujarnya.
“Peringatan 17 tahun perdamaian Aceh ingin menegaskan betapa penting dan mendesaknya agenda pemenuhan hak korban konflik,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra, menyoroti rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) tentang program aksi pemulihan korban dugaan pelanggaran HAM berat di Aceh. Agenda pemulihan korban ini menjadi bagian dari penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui mekanisme non-yudisial, alias di luar proses hukum.
“Pada prinsipnya, langkah-langkah pemerintah mengenai reparasi korban atas peristiwa kekerasan yang dialaminya di masa lalu, merupakan hal penting dan perlu segera direalisasikan. Namun, program ini patut juga ditelisik lebih jauh,” katanya.
Menurut Hendra, aspek pemulihan korban tentunya merupakan tahapan lanjut dari serangkaian aspek-aspek lain yang saling mengikat dan tak bisa dikesampingkan satu sama lain.
Salah satu yang terpenting yakni ‘pengungkapan kebenaran’ bagi para korban sebagai satu tahapan awal untuk menguak secara utuh kekerasan semasa konflik yang dialaminya, meliputi jenis kekerasan, terduga pelaku, pola dan motif kekerasan tersebut hingga dampak yang dialaminya, baik dari sisi sosial, ekonomi dan psikologis korban.
“Tanpa pengungkapan kebenaran, agenda pemulihan korban itu tampak hanya jadi ajang ‘cuci tangan’ negara mengenai peristiwa pelanggaran HAM masa lalu di Aceh,” ujar Hendra Saputra.
Peran Generasi Muda
Sebagai strategi mencegah berulangnya konflik, pelibatan orang muda dalam kampanye perdamaian Aceh berarti menambah katalisator perdamaian Aceh. Dalam sebuah rapid assessment yang dilakukan KontraS Aceh ditemukan, bahwa orang muda di Aceh hari ini semakin berjarak dengan kisah-kisah pelanggaran HAM masa lalu.
“Sehingga penting sekali membuat banyak kegiatan yang melibatkan orang muda secara partisipatif. Sebagaimana kegiatan Letter of Hope ini,” ujar Ketua Divisi Kampanye dan Advokasi KontraS Aceh, Azharul Husna.
Selain pembacaan ‘Surat Harapan’ yang telah ditulis sejumlah penyintas konflik Aceh, acara ini turut menyuguhkan diskusi publik dengan pembicara dari tokoh perempuan Khairani Arifin, Koordinator KontraS Aceh Hendra Saputra, perwakilan komunitas korban dari Nagan Raya Syarifah, serta seniman muda Arifa Safura. Tak hanya itu, juga ada pembacaan puisi oleh Vandols dan penampilan musik oleh DJ Rencong
