Capaian Pemerintah Aceh Jelang Setahun Kepemimpinan Achmad Marzuki

Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, menerima plakat dari Mendagri Muhammad Tito Karnavian, saat melakukan pertemuan, di Jakarta, Senin, (25/7/2022).(Humas Pemerintah Aceh)

Bagikan

Capaian Pemerintah Aceh Jelang Setahun Kepemimpinan Achmad Marzuki

Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, menerima plakat dari Mendagri Muhammad Tito Karnavian, saat melakukan pertemuan, di Jakarta, Senin, (25/7/2022).(Humas Pemerintah Aceh)

MASAKINI.CO – Hasil penulusuran ini dipublikasikan jelang setahun kepemimpinan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki yang dilantik Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Rabu 6 Juli 2022 lalu.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Achmad Marzuki memilih peran sebagai desainer sistem. Ia sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada jajarannya untuk berinovasi dalam akselerasi mencapai target pembangunan.

Ia memilih berada di balik layar, menjauh dari segala publisitas dan pencitraan personal. Agar kepala SKPD leluasa dan nyaman bekerja.

“Keberhasilan Aceh saat ini murni hasil kerja keras semua pihak. Bukan karena saya. Masyarakat Aceh telah berjuang keras untuk pulihkan ekonomi, menekan inflasi dan menurunkan stunting. UMKM sangat berjasa untuk menjalankan ekonomi,” kata Achmad Marzuki.

Beberapa isu yang terlihat menonjol diantaranya layanan ekspor-impor di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Aceh.

Pj Gubernur Aceh, Achmad MarzukiĀ telah berupaya optimal dalam memperbaiki dan memaksimalkan pelayanan publik maupun membuat perubahan positif provinsi Aceh.

Berikut rangkuman sejumlah kebijakan dan program strategis yang gencar dilakukan Pj Gubernur Aceh.

Kebijakan Strategis

Pertama, terdapat beberapa aksi cepat yang dilakukan Pemerintah Aceh di bawah Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki untuk mengentaskan kemiskinan dan membuka akses lapangan kerja kepada masyarakat.

Di antaranya adalah dengan membuka ekspor langsung CPO via pelabuhan di Aceh, membangun Kawasan Lumbung Pangan dan Pakan Ternak, membangun pabrik minyak goreng, tepung tapioka, dan gula, serta membangun agro-industri dan industri atsiri di Aceh.

Pemerintah Aceh juga akan melakukan pembangunan dryport di Bener Meriah untuk ekspor kopi dan produk daerah kawasan tengah Aceh dan melakukan pengawalan potensi investasi seperti Semen Laweung, dan lainnya.

Achmad Marzuki, juga meminta bupati dan walikota seluruh Aceh agar selalu kompak dalam menjalankan tugas pembangunan di daerahnya masing-masing.

Menurutnya, berbagai permasalahan strategis yang menyentuh langsung masyarakat, seperti kemiskinan, inflasi, hingga stunting harus dilakukan secara sinergis dan kolaboratif.

Selanjutnya, Pj Gubernur Aceh menginisiasi mewujudkan Pelabuhan Kuala Langsa menjadi pelabuhan ekspor-impor perdana. Aktivitas dengan intensitas tinggi di Kuala Langsa akan memicu denyut perekonomian masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan ini.

Jika pengerukan aliran pelabuhan tersebut selesai dilakukan PT Pelindo, maka geliat ekspor di Kuala Langsa dapat berjalan maksimal dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.

Di samping itu, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki berhasil melobi Kemenhub untuk menambah penerbangan perintis di Aceh. Sebelumya, Kementerian Perhubungan hanya memberikan empat rute penerbangan perintis, sama seperti tahun 2022 lalu.

Kemudian, dalam Rakor Dishub Aceh bersama Kemenhub, Pj Gubernur Aceh mengusulkan permintaan kepada Kemenhub, agar rute penerbangan perintis di wilayah Aceh, bisa ditambah dua rute lagi, yaitu Banda Aceh-Nagan Raya dan Banda Aceh-Bener Meriah. Namun, karena keterbatasan anggaran hanya bisa menambah satu rute.

Penambahan itu ditujukan jika Aceh mengalami bencana alam banjir dan tanah longsor, rute perhubungan darat ada yang terputus, bisa diatasi melalui penerbangan perintis, untuk pasokan obat-obatan, makanan, para medis, dokter dan relawan.

Achmad Marzuki juga mengusulkan penataan kawasan dan pembangunan Infrastruktur di wilayah perbatasan negara di Aceh, meliputi pusat pelayanan utama, pusat pelayanan penyangga dan pusat pelayanan pintu gerbang sesuai Perpres 49 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

Di samping itu, Pemerintah Aceh memberikan bantuan penyambungan listrik gratis atau instalasi listrik rumah sederhana bagi 219 masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, meminta seluruh bupati/walikota dan kepala satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) untuk fokus mengembangkan ragam komoditas unggulan yang dimiliki Aceh agar berorientasi ekspor. Ia yakin, dengan cara ekspor perekonomian Aceh dapat lebih ditingkatkan.

Pemerintah Aceh mulai menerapkan kebijakan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi (TAPE). Melalui Pergub Aceh Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Aceh memberikan insentif anggaran kepada pemerintah kabupaten/kota yang berkinerja baik dan berkontribusi menjaga lingkungan hidup.

Ahmad Marzuki sudah memerintahkan jajarannya menyusun draft Qanun Dana Abadi Pendidikan. Kemudian Menyusun data stunting by name by address. Termasuk juga melobi Pusat sehingga rancangan perubahan UU Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA) telah masuk dalam Prolegnas.

Orang nomor satu di Aceh ini juga menegaskan ulama dan umara (pemerintah) tidak bisa dipisahkan. Sebaliknya, keduanya harus terus bersinergi membangun Aceh menuju arah yang lebih baik.

Pemerintah Aceh siap untuk menyusun kebijakan yang inklusif agar semua kelompok masyarakat, termasuk disabilitas dapat merasakan manfaatnya. Kebijakan tersebut akan dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD).

Program Strategis

Pemerintah Aceh di bawah PJ Gubernur Aceh Achmad Marzuki menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mengimplementasikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), sebagai tindak lanjut amanat Presiden Joko Widodo yang meminta kepala daerah untuk menyukseskan program digitalisasi daerah.

Kemudian, pembentukan program Committee Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). SKALA merupakan program kemitraan antara Australia-Indonesia yang dikelola oleh Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Secara garis besar, program ini berfokus pada upaya untuk mendorong kepemimpinan lokal yang efektif.

SKALA berfokus pada penguatan pengelolaan keuangan publik, standar pelayanan minimal, pengarusutamaan gender, inklusi sosial, penguatan pengelolaan sistem informasi untuk perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan berbasis data, serta mendorong kepemimpinan lokal yang efektif.

Bergeser ke inflasi, Aceh termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang cepat dan mampu pengendalikan inflasi daerahnya yang tinggi. Pada Juli 2022 lalu, angka inflasi Aceh mencapai 6,97 persen, namun berangsur turun pada April 2023 menjadi 4,05 persen.

Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, saat mendampingi Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi, meninjau kesiapan dermaga 3 Pelabuhan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Lhokseumawe, Jumat, (3/2/2023). (Humas Pemerintah Aceh)

Pj Gubernur Aceh mengarahkan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Satgas Pangan, dan kepala dinas tehnis bahwa angka inflasi daerah yang sudah cenderung menurun ini harus terus dijaga, terutama dalam pendistribusian, bahan kebutuhan pokok yang bisa mempengaruhi kenaikan inflasi kelompok makanan seperti beras, minyak goreng, ikan, gas Elpiji 3 Kg, cabai merah, dan bawang merah, terus dikendalikan stok dan harganya dengan strategi yang sudah dilaksanakan selama ini.

Lalu, sebagai upaya untuk mempercepat penanganan stunting dan capaian sejumlah imunisasi di Bumi Serambi Mekah, Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki, meluncurkan Gerakan Imunisasi dan Stunting Aceh (GISA).

Pemerintah Aceh melakukan 10 intervensi melalui bidan desa dan puskesmas terhadap program GISA, yaitu; pemberian tablet tambah darah (TTD), screening anemia, pemeriksaan kehamilan, pemberian TTD untuk ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK (kekurangan energi kalori), pemantauan tumbuh kembang anak, ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi dua tahun (baduta), tatalaksana balita dengan masalah gizi, dan peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi.

Capaian Penghargaan

1. Pemerintah Aceh meraih penghargaan tertinggi sebagai provinsi paling transformatif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI.

2. Pemerintah Aceh kembali menorehkan prestasi di tingkat Nasional. Kali ini, Provinsi di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Achmad Marzuki itu berhasil membawa pulang penghargaan dari ajang Anugerah Adinata Syariah.
Aceh pun mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori keuangan Syariah dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

3. Pemerintah Aceh kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualifief opinion terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2022. WTP ini merupakan yang kedelapan kalinya diperoleh Pemerintah Aceh secara berturut-turut sejak tahun 2015.

4. Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki berhasil mendapat penghargaan atau Awards berupa Top BUMD Awards 2023 dengan kategori Top Pembina BUMD Awards.

5. Pemerintah Aceh meraih penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) terbesar ke II kategori Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2023.

6. Pemerintah Aceh menerima Penganugerahan Penghargaan Pelopor Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Indonesia (RANPE Awards) Tahun 2023.

7. Pemerintah Aceh kembali menerima Penghargaan Hasil Penilaian Kepatuhan Kualitas Tinggi dari Ombudsman RI.

8. Pemerintah Aceh kembali menoreh prestasi gemilang, yakni meraih penghargaan BKN Award Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT.

9. Pemerintah Aceh mendapatkan penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), atas capaiannya yang dinilai Baik dalam Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN.

10. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, memberikan penghargaan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Aceh karena dinilai telah memberikan dukungan penuh atas sertifikasi jaminan produk halal melalui kebijakan daerah atau Qanun Aceh.

11. Pemerintah Aceh melalui Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai menerima dua penghargaan peringkat pertama sebagai daerah yang mampu melakukan pengelolaan sumber daya wilayah sungai dengan baik. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian PUPR.

12. Pemerintah Aceh meraih juara pertama stand atau booth terbaik pada acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar KPK RI di Medan Sumatera Utara, 29-30 November 2022.

13. Pemerintah Aceh berhasil meraih penghargaan Bhumandala Nawasena Award tahun 2022 – Simpul Jaringan Informasi Geospasial yang diselenggarakan Badan Informasi Geospasial (BIG).

14. Penjabat Gubernur Aceh menerima anugerah dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh.

TAG

Bagikan

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Berita Terbaru

Berita terpopuler

Add New Playlist