Perludem Sebut Kompleksitas Hingga Money Politik Jadi Faktor Kerawanan Pemilu 2024

Aggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini pada Workshop pengawasan partisipatif menuju pemilu di Hermes Hotel, Banda Aceh. (Foto: Riska Zulfira/masakini.co)

Bagikan

Perludem Sebut Kompleksitas Hingga Money Politik Jadi Faktor Kerawanan Pemilu 2024

Aggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini pada Workshop pengawasan partisipatif menuju pemilu di Hermes Hotel, Banda Aceh. (Foto: Riska Zulfira/masakini.co)

MASAKINI.CO – Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyampaikan kontestasi politik pada pemilu 2024 di Provinsi Aceh akan semakin kompetitif.

Akibatnya, secara ilmiah hal itu akan memicu potensi godaan untuk melakukan tindakan pragmatis.

Titi menyebutkan, terdapat beberapa kerawanan yang terjadi dalam pemilu, yakni kompleksitas yang mempengaruhi profesionalisme dan integritas pemilu. Apalagi di Provinsi Aceh sendiri memiliki banyak partai politik nasional dan lokal bahkan persentase calegnya lebih besar.

Artinya akan ada pertambahan beban kerja bagi petugas dan pengawas pemilu. Oleh karenanya hal itu harus direspon kesiapan yang optimal dan memastikan kapasitas kompetensi petugas sehingga mampu menghadapi beban kerja.

“Disaat yang sama juga terjadi proses penyelenggaraan tahapan yang harus menyusuaikan aturan yang berlaku secara umum dan juga konteks di wilayah Aceh,” kata Titi dalam Workshop Pengawasan Partisipatif Menuju Sukses Pemilu di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Selasa, (11/7/2023).

Selain itu, kata dia, persoalan praktik jual beli suara juga kerap terjadi. Apalagi proses itu tak lepas dari penyelenggara Pemilu di Tanoh Rencong karena kompetisi yang sangat kompetitif akan menimbulkan timbul dorongan negatif dari pihak terkait.

“Dalam hal itu juga termasuk sikap intimidasi, maka jangan sampai pemilih jadi takut menggunakan hak pilih dengan apa yang diyakini karena adanya tekanan verbal maupun fisik dari oknum,” jelas Titi.

Kemudian, adanya potensi polarisasi ditengah pencalonan Presiden harus diantisipasi. Dimana pemilu legislatif juga berhak mendapatkan perhatian atensi yang sama dengan pemilu Presiden.

“Termasuk bagaimana publik juga memastikan pemilu legislatif tetap diawasi,” pungkasnya.

TAG

Bagikan

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Berita Terbaru

Berita terpopuler

Add New Playlist