MASAKINI.CO – Dinamika penentuan Pj Wali Kota Banda Aceh belakangan semakin alot, bahkan beberapa pihak yang punya kepentingan politis ke depan mulai memberikan argumentasi menyesatkan kepada masyarakat. Hal itu dinilai berdampak pada ketidakstabilan pemerintahan Pemko Banda Aceh.
“Pendapat beberapa pihak yang menyatakan Anggota DPR RI Nasir Djamil dan Illiza Sa’aduddin Djamal untuk tidak terlibat dan memberikan pendapat tentang kondisi Banda Aceh, adalah bentuk penyesatan opini dan sikap yang sangat tendensius,” kata Founder Lingkar Studi Kritis, Putra Rizki Pratama kepada wartawan, Selasa (11/7/2023).
Ketua KAMMI Banda Aceh Periode 2010 ini menilai, sebagai masyarakat yang terdidik seharusnya kita memahami bahwa anggota DPR RI merupakan pihak yang secara sah memiliki legitimasi sebagai perwakilan rakyat.
“Maka sungguh lucu jika ada oknum-oknum yang menyatakan diri kaum terdidik berlakon aktivis namun menolak status Nasir Djamil dan Illiza Sa’aduddin sebagai representasi rakyat Aceh termasuk warga kota Banda Aceh di dalamnya,” ujarnya.
Apalagi Illiza, lanjutnya, merupakan mantan Wali Kota Banda Aceh, tentu lebih memahami karakteristik warga dan kebutuhan sosok birokrat yang dibutuhkan serta mampu membenahi kondisi di Banda Aceh saat ini.
“Sebagai warga yang berdomisili di Banda Aceh, kami menilai bahwa Bakri Siddiq masih sangat layak melanjutkan kepemimpinan sebagai Pj Walikota Banda Aceh. Karena Bakri Siddiq sudah memahami kondisi dan mengetahui potensi persoalan Banda Aceh yang perlu dibenahi,” jelasnya.
Dan keberhasilan ini, jelasnya, ditunjukan atas dasar kemampuan Bakri Siddiq menekan potensi hutang Kota Banda Aceh sebesar Rp 200 miliar lebih dan hal ini patut diapresiasi karena kemampuan mencegah kolapsnya Banda Aceh akibat hutang yang ditinggalkan sebelumnya.
“Dan perlu diingat, bahwa kondisi Banda Aceh saat ini merupakan buah dari kepemimpinan Wali Kota periode sebelumnya. Maka ibarat seorang Dokter, Bakri Siddiq sudah berhasil mendiagnosis dan melakukan pencegahan agar “penyakit” Banda Aceh tidak semakin parah,” tuturnya.
Apalagi, menurutnya, tidak mungkin juga menuntut kondisi Banda Aceh harus 100% baik, yang sudah 1 periode saja gagal menata Banda Aceh, konon lagi ini baru setahun menjabat.
“Kita butuh sosok birokrat yang kuat secara keilmuan dan kompeten mengelola keuangan daerah,” ungkapnya lagi.
Untuk itu, dia meminta pentingnya Mendagri untuk mempertimbangkan segala aspek terutama soal rekam jejak keberhasilan menekan potensi persoalan.
Jika ditunjuk Pj Wali Kota yang baru maka siapapun yang ditunjuk nantinya harus menganalisa lagi kondisi Pemko Banda Aceh dan memulai dari awal lagi.
“Kita berharap Mendagri dapat bijaksana dan mampu mengedepankan rasionalitas serta tidak terjebak pada argumentasi menyesatkan yang dilontarkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan politis semata dan melupakan pentingnya memperjuangkan kesejahteraan warga Kota Banda Aceh secara umum,” tegasnya.
