MASAKINI.CO – Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, saat melantik Pj Walikota Banda Aceh, Amiruddin dan Pj Bupati Aceh Utara, Mahyuzar mengingatkan kedua pejabat itu untuk dapat membina komunikasi yang harmonis dengan berbagai pihak.
Ia menekankan komunikasi positif harus terjalin terutama dengan legislatif, yudikatif, para ulama dan elemen masyarakat lainnya.
“Itu dilakukan demi menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah,” kata Achmad Marzuki, Jumat (14/7/2023).
Selain itu, ia juga berpesan agar kedua kepala daerah itu untuk menjalankan sistem pemerintahan secara transparan, akuntabel dan taat hukum serta membahas APBK tepat waktu, agar gerak pembangunan dapat dimulai lebih awal. Serta membenahi sistem Administrasi agar tertata dan terkelola dengan baik.
“Bangun team work yang solid agar program terbaik yang telah berjalan sebelumnya dapat terus berlanjut,” ujarnya.
Kemudian, katanya, pejabat kepala daerah juga perlu melakukan upaya penurunan kasus stunting di daerah masing-masing. Sebab, hal ini sangat mempengaruhi kualitas SDM generasi muda Aceh ke depan.
Apalagi, angka stunting di dua daerah tersebut termasuk tinggi. Sesuai data BPS, Kabupaten Aceh Utara memiliki angka stunting 38,3 persen, sedangkan Kota Banda Aceh memiliki angka stunting 25,5 persen.
“Stunting di dua daerah ini lebih tinggi dari angka stunting nasional yang berkisar 21,6 persen. Perlu diingat, target kita tahun 2024 angka stunting Aceh berada pada kisaran 14 persen. Jadi hal ini harus menjadi perhatian lebih,” ujar Pj Gubernur.
Sementara itu terkait inflasi, Penjabat Gubernur mengingatkan, meski hasil evaluasi yang baru dilakukan menunjukkan inflasi di Aceh kembali normal. Namun pada waktu tertentu selama tahun 2023 ini, Aceh pernah mengalami inflasi hingga 6,97 persen, jauh di atas inflasi nasional.
“Secara kumulatif inflasi dari Januari hingga Juni 2023 berkisar 1,01 persen, sedangkan inflasi tahunan, dari Juni 2022 sampai Juni 2023 berkisar 2,70 persen. Kasus memburuknya inflasi itu jangan terulang lagi,” kata pj gubernur.
Untuk itu, ia meminta Pj walkota/bupati untuk mengoptimalkan kinerja TPID guna mengantisipasi terjadinya inflasi yang tak terkendali.
“Distribusi pangan harus diperhatikan demi lancarnya supply dan demand, sehingga inflasi tahunan tidak lebih dari 4 persen,” imbuhnya.
