MASAKINI.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Jokowi meminta Firli menghormati semua proses hukum.
“Ya hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum,” kata Jokowi usia meresmikan Kampung Nelayan Modern di Biak Numfor, Papua, dilansir dari liputan6.com, Kamis (23/11/2023).
Sementara itu, Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu surat pemberitahuan penetapam tersangka Firli. Jika surat sudah diterima maka akan diproses untuk penunjukkan Plt Ketua KPK.
“Sampai pagi ini, Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Polri,” kata Koordintor Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana.
Menurut dia, penunjukan Plt Ketua KPK akan diproses setelah surat penetapan tersangka Firli telah diterima Kementerian Sekretariat Negara. Sebab berdasarkan UU KPK, Pimpinan KPK diberhentikan dari jabatannya apabila melakukan tindakan tercela atau dikenai sanksi.
“Jika surat itu sudah diterima maka akan diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Penetapan tersangka diumumkan Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak setelah melakukan gelar perkara pada Rabu (22/11/2023) malam.
Ia menjelaskan, hasil gelar perkara ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka.
“Berdasarkan fakta-fakta pada penyidikan maka pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira puukul 19.00 WIB telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukan bukti cukup untuk menetapkan saudata FB selaku ketua KPK RI sebagai tersangka,” kata Ade saat konferensi pers, Rabu (22/11/2023) malam.
Dalam kasus ini, Firli Bahuri diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi, penerimaan hadiah, janji atas penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian (Kementan).
Atas perbuatannya, tesangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
