Polda Aceh Bongkar Kasus Penyelundupan Rohingya

Pengungsi Rohingya saat berada di kantor Gubernur Aceh.

Bagikan

Polda Aceh Bongkar Kasus Penyelundupan Rohingya

Pengungsi Rohingya saat berada di kantor Gubernur Aceh.

MASAKINI.CO – Polda Aceh bersama polres jajaran berhasil membongkar kasus penyelundupan imigran Rohingya. Hal itu terkuak dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para pelaku yang sudah tertangkap.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto mengatakan penyelundupan imigran Rohingya dikoordinir oleh Security Camp Bangladesh beserta kapten kapal.

“Para pengungsi Rohingya dipungut biaya mulai Rp20 taka hingga Rp100 taka atau berkisar Rp3-14 juta per orangnya,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (15/12/2023).

Kemudian, usai uangnya terkumpul, koordinator yang terdiri dari kapten kapal, nahkoda, dan operator mesin membeli kapal, BBM, dan bahan makanan untuk bekal selama pelayaran menuju negara tujuan.

“Setelah dipotong biaya operasional, keuntungannya dibagi untuk kapten kapal, nahkoda, operator mesin serta koordinator utama yang berada di Camp Cox’s Bazar Bangladesh,” jelasnya.

Joko juga membeberkan, sebelum keberangkatan para pengungsi terlebih dahulu didatakan negara tujuannya apakah ke Indonesia, Malaysia, atau Thailand. Namun, karena ketatnya penjagaan perairan Thailand dan Malaysia, mereka umumnya mengalihkan tujuannya ke Indonesia.

Sementara keterlibatan warga negara Indonesia dalam kejahatan penyelundupan manusia ini yakni membantu mengeluarkan para imigran Rohingya dari camp atau tempat penampungan di Aceh.

“Serta membawanya menuju Malaysia melalui jalur darat, Tanjung Balai, Sumatera Utara atau Dumai, Riau dengan biaya Rp5-10 juta per orang,” ungkap Joko.

Di samping itu, Joko juga menyampaikan, terhitung 16 Oktober 2015 hingga 15 Desember 2023, Polda Aceh dan polres jajaran telah menangani 23 kasus terkait imigran Rohingya. Semua penegakan hukum tersebut dilakukan atas dugaan tindak pidana penyelundupan manusia.

Dari 23 kasus yang ditangani itu, polisi telah menetapkan 42 orang sebagai tersangka. Sementara 3 orang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.

“Para tersangka itu terdiri dari 2 warga negara Bangladesh, 13 dari negara Rohingya, dan 27 warga negara Indonesia,” kata Joko.

Para pelaku tersebut diduga kuat telah melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Mereka dijerat dengan Pasal 120 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

TAG

Bagikan

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Berita Terbaru

Berita terpopuler

Add New Playlist