MASAKINI.CO – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah menyaksikan penandatanganan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2024 yang telah disempurnakan berdasarkan evaluasi Menteri Dalam Negeri RI oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadi dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh atau TAPA.
Penandatanganan tersebut berlangsung di ruang kerja Ketua DPR Aceh, Jumat (15/3/2024).
Acara penandatanganan itu bukti komitmen Bustami Hamzah untuk mewujudkan harmonisasi di semua lini, termasuk antara jajaran eksekutif dan legislatif Aceh, seperti yang dijanjikannya usai dilantik menjadi Pj Gubernur Aceh, Rabu (13/03/2024) oleh Mendagri Tito Karnavian.
Dokumen APBA hasil evaluasi Mendagri yang sempat tertunda penandatanganannya itu, tampak kompak diteken oleh Ketua TAPA dan Banggar.
Sejumlah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRA turut hadir menyaksikan momentum yang paling ditunggu oleh seluruh masyarakat Aceh itu, di antaranya; Abdurrahman Ahmad, Ihsanuddin MZ, Tarmizi, Irpanusir dan Ali Basrah.
Sementara dari Tim Anggaran Pemerintah Aceh atau TAPA, hadir Plh Sekda Aceh Azwardi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mawardi, Asisten Administrasi Umum Iskandar, Kepala Bappeda Aceh Teuku Ahmad Dadek, Plt Kepala BPKA Ramzi dan Kepala Biro Organisasi Setda Aceh, Daniel Arca.
Dalam kesempatan itu, Bustami Hamzah meminta tim TAPA untuk segera menyelesaikan seluruh proses dan tahapan selanjutnya agar APBA 2024 dapat segera direalisasikan.
Sementara itu, Ketua TAPA, Azwardi mengatakan usai diteken Ketua DPRA, anggaran tersebut akan segera direalisasikan minggu depan. Fokus pertama pihaknya adalah pencairan gaji Aparatur Sipil Negara utamanya untuk tenaga kontrak yang sudah tertunda dua bulan ini.
“Insyaallah atas petunjuk dari Pj Gubernur, kami akan segera menyelesaikan dokumen terkait legalitas pencairan gaji tenaga kontrak dan minggu depan kita akan menyelesaikan kewajiban terhadap ASN dan tenaga kontrak yang ada di Pemerintah Aceh,” kata Azwardi.
Dia mengatakan, tahapan selanjutnya setelah penandatanganan tersebut, pihaknya akan segera menyelesaikan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
“Setelah itu kami akan membuat arus kas dan akan kita kembalikan kepada SKPA untuk dilihat mana yang prioritas untuk dicairkan,” ujarnya.
