MASAKINI.CO – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar menuntut Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag)  Aceh Besar, Muslim 6 tahun enam bulan penjara terkait kasus korupsi pengelolaan retribusi pelayanan pasar Lambaro dan Keutapang.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU Wira Fadillah, Alfian Syahri, dan Muhammad Ridho dalam sidang yang dipimpin H. Hamzah Sulaiman dan didampingi R. Deddy Harryanto dan H. Harmi Jaya di pengadilan negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Senin (3/6/2024).

Selain hukuman penjara, Muslim juga dikenakan biaya denda Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

“Serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp545 juta, jika tidak maka akan disita seluruh harta benda,” kata JPU.

Dalam amar tuntutannya, Muslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terdakwa diyakini melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan retribusi pelayanan pasar, grosir dan pertokoan di pasar Lambaro dan Keutapang pada Diskopukmdag Aceh Besar tahun 2020-2021 yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp545 juta.

Jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh.

Sebelumnya Kejari Aceh Besar menetapkan Muslim bersama empat rekannya lainnya yakni MS, MH, KH, dan MN tidak melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah dalam hal pemungutan dan penagihan retribusi pasar dengan benar.