MASAKINI.CO – Transparency International (TI) Indonesia menyatakan bahwa kondisi pertambangan di Indonesia termasuk Aceh masih sangat lemah.
Sebab perusahaan tambang itu tidak memiliki kebijakan yang memadai dari aspek antikorupsi, sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Padahal sektor pertambangan telah menjadi primadona sejak dulu dalam upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi.
“Namun praktik korupsi dalam perumusan kebijakan dan soal perizinan tambang masih sering bermasalah,” kata peneliti TI Indonesia, Gita Ayu Atikah, dalam diskusi diseminasi hasil penelitian Transparency in Corporate Reporting (TRAC), di Banda Aceh, Rabu (3/7/2024).
TI Indonesia telah melakukan penilaian terhadap 121 perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia. Satu diantaranya perusahaan yang berasal dari Aceh yaitu PT. Mifa Bersaudara.
Instrumen penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi dan menilai sejauh mana perusahaan terbuka dalam pelaporan mereka terkait kebijakan antikorupsi dan komitmen terhadap kepatuhan hukum.
Hasilnya, dari 121 perusahaan tambang di Indonesia hanya sebesar 0,31 dari skor maksimal 10. Ini menandakan mayoritas perusahaan tambang berada pada kategori skor sangat rendah dalam mengungkapkan kebijakan dan program anti korupsi perusahaan.
Tak berbeda jauh dengan Aspek Sosial dan HAM yang hanya memperoleh skor 0,30 dari skor maksimal 10. Skor ini mengindikasikan bahwa perusahaan tambang juga masuk kategori sangat rendah dalam menjalankan praktis bisnis ramah lingkungan.
Menurut dia, eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) oleh korporasi seharusnya dijalankan dengan memperhatikan aspek-aspek antikorupsi, sosial dan HAM agar tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang.
“Tidak maksimalnya pendapatan negara di sektor tambang disebabkan berbagai kasus korupsi, belum lagi dampak sosial dan bencana ekologis yang menyertainya”, ucapnya.
