MASAKINI.CO – Wacana menghentikan penggunaan barcode pada saat mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh tengah mengemuka.
Wacana itu keluar dari gedung parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh menilai jika wacana ini terwujud, maka telah terjadi kemunduran dalam penyaluran BBM bersubsidi di Aceh.
Ketua Hiswana Migas Aceh, Nahrawi Noerdin, mengatakan program penggunaan barcode itu telah menjadikan Aceh sebagai pilot project nasional dalam pendistribusian BBM bersubsidi.
“Artinya, Aceh diakui berhasil mendistribusikan BBM bersubsidi dengan baik sesuai peruntukannya kepada masyarakat yang berhak,” kata Nahrawi Noerdin, Senin (29/7/2024).
Nahrawi menanggapi, jika wacana menghentikan penggunaan barcode ini karena Aceh akan menerima tamu dalam jumlah besar menghadiri Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI pada September mendatang, hal tersebut merupakan langkah mundur hanya karena untuk mengakomodir para tamu yang ‘tidak terbiasa’ dengan penggunaan barcode di SPBU.
“Event PON ini justru menjadi ajang kampanye penting bagi seluruh anak bangsa dari penjuru tanah air untuk melihat bagaimana tertibnya penggunaan BBM bersubsidi di Aceh,” tegasnya.
Menurut Nahrawi Noerdin, sebelum penerapan barcode BBM bersubsidi itu, karut-marut distribusi BBM di Aceh terjadi puluhan tahun. Kalangan seperti kontraktor, industri besar dan lain-lain yang sebenarnya tak berhak menerima, mereka secara terang-terangan menikmatinya.
Akibatnya, kelangkaan BBM terjadi di Aceh. Kuota yang ditetapkan pemerintah seharusnya cukup, tandas bahkan sebelum habis akhir tahun. Di SPBU lazim terlihat antrean panjang kendaraan.
“Pasca penggunaan barcode, BBM bersubsidi relatif tepat sasaran, hanya digunakan oleh mereka yang berhak,” ungkapnya.
Hiswana Migas Aceh, tutur Nahrawi, berharap jika pun wacana menghentikan penggunaan barcode BBM ini benar dilakukan, itu hanya sebatas dispensasi kepada tamu selama perhelatan PON saja.
“Tapi saya berharap tidak demikian, karena para tamu juga pasti ingin belajar dari cara Aceh membuat kebijakan bagi kepentingan rakyat, termasuk bagaimana subsidi BBM benar-benar dinikmati oleh rakyat yang berhak,” pungkasnya.
