MASAKINI.CO – Ombudsman RI Perwakilan Aceh mengungkapkan sejumlah faktor utama yang menyebabkan pasien terlantar di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit, serta kurangnya ketersediaan kamar rawat inap di sejumlah rumah sakit di Aceh.
Temuan ini berdasarkan hasil kajian cepat (rapid assessment) yang dilakukan di berbagai wilayah meliputi Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Timur, dan Kota Banda Aceh.
Menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty salah satu penyebab utama masalah ini adalah penerapan Aplikasi Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute) yang belum berjalan optimal.
Hal ini diperburuk oleh kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis kepada tim pelaksana aplikasi tersebut.
“Apalagi belum ada harmonisasi, sinkronisasi dan mitigasi risiko antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan,” ujar Dian, Jumat (20/12/2024).
Kajian Ombudsman juga menemukan bahwa kurangnya informasi real-time mengenai ketersediaan kamar rawat inap menjadi salah satu akar masalah yang sering kali menyebabkan pasien terlantar di IGD.
Pasien harus menunggu lama untuk mendapatkan kamar, karena rumah sakit tidak memiliki sistem yang transparan untuk menyampaikan data ketersediaan kamar secara cepat.
“RSUDZA perlu menyediakan informasi real time dan akurat tentang ketersediaan kamar rawat inap yang dapat diakses publik baik secara langsung maupun aplikasi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Ombudsman RI Perwakilan Aceh memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menerbitkan surat edaran yang menegaskan kewajiban penggunaan aplikasi Sisrute yang menjadi rujukan pasien.
Kemudian juga perlu dilakukan sosialisasi melalui pelatihan langsung maupun daring.
“Kita perlu mendorong tata kelola layanan rujukan pasien yang transparan dan akuntabel,” tuturnya.
