MASAKINI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh mendorong pembentukan regulasi untuk mengatasi peningkatan kasus HIV/AIDS di Banda Aceh.

Hal itu disampaikan ketua Komisi IV DPRK, Farid Nyak Umar. Ia menilai regulasi khusus sangat diperlukan agar ada langkah-langkah konkret dalam menangani kasus HIV/AIDS di Banda Aceh.

“Selain itu, screening khusus bagi kelompok yang berpotensi menyebarkan virus ini juga harus diperkuat,” katanya, Selasa (18/2/2025).

Selain itu, Farid menekankan dalam penanganan ini membutuhkan tim terpadu yang tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan, tetapi juga Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), serta para Keuchik di seluruh gampong.

“Pendekatan yang integratif dan komprehensif sangat diperlukan agar penanganan lebih efektif,” terangnya.

Farid Nyak Umar menyinggung pengalaman Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal yang pernah membentuk tim terpadu pemberantasan LGBT pada 2016, yang saat itu dinilainya berhasil menekan angka perilaku menyimpang di kota ini.

“Kita perlu menggodok regulasi dan tim terpadu kembali pada Wali Kota,” ujarnya.

Kasus HIV/AIDS mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir di Banda Aceh. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Banda Aceh per Oktober 2024, jumlah kasus HIV meningkat dari 9 kasus pada 2019 menjadi 393 kasus, sedangkan AIDS melonjak dari 1 kasus menjadi 107 kasus.